Jokowi Didesak Tarik Pembahasan RUU KUHP dan Omnibus Law di DPR

Jokowi Didesak Tarik Pembahasan RUU KUHP dan Omnibus Law di DPR
Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar
POLITIK | 6 April 2020 12:11 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah dan DPR masih ngebet menyelesaikan RUU KUHP, Omnibus Law hingga Pemasyarakatan. Padahal, pemerintah sudah menetapkan status darurat kesehatan dan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta pemerintah menunda pembahasan UU yang masih menjadi pro dan kontra tersebut. Caranya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif untuk menarik kembali persetujuan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

"Mudah kok, pemerintah harus menarik kembali persetujuan mereka untuk melakukan pembahasan bersama sehingga kemudian upaya pembahasan RUU KUHP dan Omnibus Law serta Pemasyarakatan itu bisa ditunda," kata Feri saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/4).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menyayangkan sikap pemerintah yang tidak sejalan terhadap pembahasan sejumlah RUU di DPR dengan penaggulangan Covid-19. Pemerintah sudah memutuskan melakukan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah menghadiri rapat paripurna yang digelar DPR pada pekan lalu.

"Itu kan tidak sinkron. Mestinya dengan langkah PSBB dan mengumumkan kondisi darurat kesehatan pemerintah juga menunda hal-hal, pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dengan DPR. Dan meminta DPR untuk tidak mengadakan pembahasan dalam bentuk apapun di tengah kondisi bencana ini," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Feri, anggaran persidangan di DPR dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang semakin merebak di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah terbantu dalam pengalokasian anggaran.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah.

"Mestinya kalau betul-betul peduli pada publik realokasikan anggaran dan tidak ada lagi sidang-sidang DPR karena uang itu bisa digunakan untuk penanggulangan bencana," ujarnya.

Baca Selanjutnya: RKUHP dan Omnibus Law Tidak...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami