Jokowi yakin Wiranto sampaikan kebenaran soal DKP dan penculikan

Jokowi yakin Wiranto sampaikan kebenaran soal DKP dan penculikan
Wiranto. ©2014 merdeka.com/imam buhori
NEWS | 20 Juni 2014 14:35 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto membeberkan kronologi surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) soal pemberhentian Prabowo. Sebelumnya Prabowo minta kasus penculikan dan kerusuhan ditanyakan pada Wiranto sebagai atasannya. Dua mantan jenderal ini pun berseteru.

Jokowi mengaku tak mau ikut perdebatan keduanya. Dia mengaku tak paham substansi kasus 98 dan DKP.

"Saya di lapangan terus, ya tanya saja ke Pak Wiranto. Masa saya semua hal harus tahu," jelas Jokowi di Hotel Sultan, Jumat (20/6).

Menurutnya, permasalahan mengenai kasus penculikan aktivis yang dimaksud dalam pertanyaan Jusuf Kalla (JK) kepada Prabowo sudah terjawab. Sebab atasan calon presiden nomor satu itu sudah dijawab atasannya.

"Kalau atasannya sudah menjawab ya sudah, ya tanyakan saja ke Pak Wiranto yang dulu atasan Pak Prabowo," jelasnya.

Jokowi menilai tidak perlu melakukan koordinasi dengan Ketua Partai Hanura itu. Karena saat konfrensi pers kemarin, Kamis (19/6), Wiranto bukan sebagai anggota koalisi melainkan sebagai Menhankam/Pangab.

Jokowi meyakini, kasus penculikan aktivis 1998 dan surat DKP yang beredar tidak akan merugikan dirinya. Sebab ini tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi partai yang mendukungnya sebagai calon presiden.

"Black campaign gimana. Beliau ini (Wiranto) kan menyampaikan sebagai pelaku. Beliau sebagai panglima. Beliau dulu sebagai atasan Pak Prabowo jadi tahu. Fakta-faktanya, ya seharunya beliau tahu," tutup capres dengan nomor urut dua ini.

Sebelumnya, Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjawab tudingan Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang meminta pertanyaan soal penculikan 1997-1998 dalam debat capres ditanyakan kepadanya sebagai atasan. Wiranto menegaskan tidak pernah memerintahkan penculikan.

Dia menjelaskan, penculikan oleh oknum Kopassus TNI AD terjadi pada medio Desember 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung (kini almarhum).

"Namun pada bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, saya kebetulan saat itu sudah menjadi Panglima ABRI," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jl HOS Cokroaminoto 55 - 57 Jakarta Pusat, Kamis (19/6).

"Waktu terjadi (penculikan) panglimanya yang lama, dan saat pengusutan panglimanya yang baru," imbuh Wiranto .

Kepada Feisal Tanjung, Wiranto juga pernah menanyakan apakah pernah ada perintah penculikan dan tindakan represif lainnya saat dia menjabat Panglima ABRI. "Beliau jawab, tidak, tidak pernah," kata Wiranto mengutip Feisal saat sudah pensiun.

"Saya juga mengatakan tidak pernah (memerintahkan penculikan)," tegas Wiranto yang mengenakan kemeja putih ini.

Saat melanjutkan kebijakan ABRI, Wiranto menjelaskan, melakukan cara-cara persuasif, dialogis dan tanpa kekerasan dalam menghadapi aktivis mahasiswa.

"Cara-cara kekerasan, represif hanya digunakan apabila terpaksa dan hanya atas perintah panglima," ujar dia.

"Dengan demikian, tidak ada kebijakan dari pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan," tegas Wiranto .

Kepada Prabowo yang dicopot karena melakukan penculikan, Wiranto mengatakan pernah menanyakan tindakan tersebut.

"Saat saya dialog dengan Prabowo Subianto, kepada yang melakukan hal itu. Saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan pada saat itu," ujarnya.

"Itu sudah saya laporkan saat itu, bukan hal baru. Jangan dianggap ini hal baru. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, ini supaya jelas," tegas dia.

(mdk/ian)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami