Kasus Novel dan Pelanggaran HAM Tak Muncul dalam Debat Kesepakatan Jokowi dan Prabowo

POLITIK | 18 Januari 2019 17:14 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga tak menyinggung kasus Novel Baswedan dan pelanggaran HAM masa lalu dalam perdebatan capres-cawapres semalam. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai positif tak dimunculkannya kasus Novel dan pelanggaran HAM dalam debat semalam.

Taufan yang merupakan salah satu panelis yang dipilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi masukan pertanyaan HAM supaya kedua kandidat tak terjebak pada masalah mikro. Melainkan masalah HAM yang lebih besar.

"Jadi dalam kesepakatan panelis kita bicara peta jalan bagaimana Indonesia kedepan bagaimana dia membangun hak asasi manusia, bagaimana menyelesaikan masalah masalah hak asasi manusia termasuk HAM berat itu misalnya," kata Taufan saat jumpa pers di kantor komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).

"Jadi memang kita meminta mereka untuk menjelaskan peta jalan atau bahasa lainnya langkah-langkah stategis, jadi memang tempo hari kesepakatannya begitu, tidak case by case," ujar dia.

Taufan menjelaskan, urusan kasus-kasus HAM merupakan urusan pribadi dan improvisasi paslon sendiri. Namun dia bersepakat dengan KPU supaya capres membahas strategi soal HAM yang lebih luas.

"Tadi malam kan mereka mulai melempar di antara mereka kasus, tapi itu urusan dari paslon, kalau dari kita bersepakat supaya ini kan pemilihan presiden, pemimpin tertinggi bangsa kita, kita ingin calon pemimpin bangsa kita itu bicara tentang hal hal yang stategis besar," tuturnya.

Menurutnya, sangat disayangkan bila debat lima tahunan yang sangat terbatas melempar kasus demi kasus. Maka dari itu, kedua paslon di ajak berargumen secara garis besar tentang HAM.

"Dimana kasus kasus itu? ya di dalam stategi besar itu, kalau dia bicara case by case ini kan jadi sangat mikro, tapi dalam kesempatan yang lain sangat dimungkinkan nanti ada diskusi," terang Taufan.

"Perdebatan yang misalnya sudah merujuk kepada kasus-kasus, sekarang aja udah mulai kan di media sosial, di talk show talk show antar timses," tambahnya.

Taufan tak bermaksud setuju kasus-kasus itu di abaikan oleh kedua paslon. Melainkan, debat pilpres adalah momen penting menjelaskan dan menawarkan kepada publik stategi penanganan HAM yang kongkrit untuk mencakup semua kasus.

"Setiap kata demi kata yang dia sampaikan itu adalah janji. Itu yang dipegang, mungkin dalam momen lain silakan mereka akan menjelaskan yang lebih mikro," ucap Taufan.

Lebih lanjut, Taufan menegaskan bahwa dirinya netral meskipun menjadi salah satu panelis. Dia mengaku, tak ada satupun kebijakan sikap di Komnas HAM untuk memihak salah satu paslon. Taufan pun memenuhi undangan menjadi panelis dalam rangka memperkuat isu-isu hak asasi mendukung proses demokrasi.

"Seluruh pertanyaan yang ada di situ terkait dengan hak asasi manusia atau korupsi kita bertanggung jawab terhadap isu yang kita lempar, dalam rangka mengajak kedua pasangan calon itu menyampaikan katakanlah peta jalan, kita ubah kata kata dari road map, artinya soal langkah langkah strategis mereka di dalam menegakkan menghargai memenuhi hak asasi manusia," tutupnya.

Baca juga:
Tanya Soal Mantan Koruptor Nyaleg, Jokowi Dinilai Kurang Bahan
Fahri Hamzah: Tanya Soal Gerindra di Debat, Jokowi Bisa Bikin PDIP 'Lewat'
Prabowo Janji Naikkan Gaji PNS Termasuk Kepala Daerah, Tepatkah?
Janji Tax Ratio 16 Persen Prabowo, Berkah Untuk PNS Kabar Buruk Bagi Pengusaha
Deddy Mizwar: Prabowo Salah Kalau Bilang Pendapatan Gubernur Sedikit
Anggota KPU Setuju Bocoran Soal Tak Lagi Diberikan di Debat Capres Kedua
Debat Pilpres Perdana Belum Meyakinkan Milenial Menentukan Pilihan

(mdk/gil)