Merdeka.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)RI akan memundurkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019) dari semula pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan jadwal diundur sore itu masih wacana dan masih akan dibahas dalam rapat pimpinan MPR dan Setneg.
"Jadi ini ada wacana, belum," kata Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (9/10/2019).
Bamsoet menyebut alasan kemunduran jadwal itu adalah untuk memberi waktu ibadah bagi umat kristiani dan car free day (CFD).
"Kita ingin mengedepankan toleransi satu karena itu hari libur, hari minggu maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya, kedua ada car free day kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu melakukan olahraga dalam hal car free day," ujarnya.
Adanya CFD setiap hari Minggu, kata Bamsoet, membuat jalan protokol ditutup dan dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas tamu negara yang akan hadir di pelantikan.
"Kalah itu dilakukan pagi jam 10 maka seluruh jalan protokol, harus ditutup karena kondisi kelancaran dan keamanan bagi tamu negara yang terdiri dari perdana menteri, presiden dan utusan dari negara-negara sahabat kita. Jadi itu pertimbangannya," ucapnya.
Politisi Golkar itu membantah rencana kemunduran waktu pelantikan lantaran alasan keamanan.
"Enggak ada (alasan keamanan). Alasan keamanan adalah tentu tugas keamanan," ia menandaskan.
Baca juga:
MPR Gelar Rapat Bahas AKD dan Pelantikan Presiden
Menebak Formasi Menteri Periode Kedua Pemerintahan Jokowi
Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri
Puan Beri Semangat TNI/Polri yang Berjaga di DPR Hingga Pelantikan Presiden
Bamsoet Undur Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf dari Pagi Jadi Sore
(mdk/ded)
MPR Gelar Rapat Bahas AKD dan Pelantikan Presiden
Menebak Formasi Menteri Periode Kedua Pemerintahan Jokowi
Desember Penuh Hujan Meteor, Begini Cara Melihatnya
Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri
Puan Beri Semangat TNI/Polri yang Berjaga di DPR Hingga Pelantikan Presiden
Bamsoet Minta Masyarakat Jangan Demo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Bamsoet Undur Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf dari Pagi Jadi Sore
Pelantikan Presiden, Polri Siagakan Pasukan di Seluruh Daerah
Rencana Demo Mahasiswa, Ketua DPR Minta Hargai Pelantikan Presiden
Berawal Salah Paham, Seorang Pria di Bali Tikam Pemilik Usaha Penyewaan Mobil
Diskon Harga Avtur 20 Persen Diharapkan Turunkan Tarif Tiket Pesawat
Warga Tamansari Terdampak Penggusuran Ditawari Rp 26 Juta untuk Biaya Kontrakan
Mahfud Md: Terorisme Jadi Atensi Kerawanan Natal dan Tahun Baru 2019
9 Rumah Warga di Sumbar Hanyut Dihantam Arus Sungai Batang Suliti
Warga Muara Enim Tewas Diterkam Harimau Sumatera
Hari Ini, Harga Emas Turun Rp 4.000 menjadi Rp 746.000 per Gram
Balai Bahasa Papua Bantu Warga Papua Nugini Belajar Bahasa Indonesia
Hasil Liga Europa: Arsenal Bermain Imbang 2-2 dengan Standard Liege
Liburan di Belanda, Raffi dan Nagita Menginap di Hotel Mewah Rp100 Juta per Malam
Mimpi LKPP Jadi Marketplace Seperti Alibaba
Hasil Liga Europa: AS Roma Ditahan Imbang Wolfsberger 2-2
KPK soal Dewan Pengawas: Kita Tunggu dari Presiden
Kemenkumham akan Digitalisasi Diseminasi Hukum Humaniter Internasional
Hasil Shopee Liga 1: Tira Persikabo Curi Kemenangan dari Bali United
Hasil Shopee Liga 1: Persebaya Surabaya Raih Kemenangan 4-1 dari Arema FC
Heboh Soal Ujian SD Lecehkan Nabi Muhammad SAW di Solok Sumatera Barat
Nadiem Minta Sekolah Berani Publikasikan Inovasi Penilaian Siswa ke Publik
Pencak Silat Ditetapkan Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh Unesco
Menelusuri Sejarah Anti-Semit di Amerika
Melihat Prosesi Terakhir Penobatan Raja Thailand
Suaminya Disebut Dipecat karena Harley Selundupan, Iis Dahlia Beri Jawaban Menohok
Manokwari Diguncang Gempa Magnitudo 4,5
7 Dampak Sehat yang Bisa Diperoleh dari Berolahraga ketika Hamil
Kritik Tajam SBY ke Pemerintahan Jokowi, dari Pengangguran Hingga Pajak Jadi Sorotan
Tips Evaluasi Keuangan Anda Agar Gaji Mencukupi Selama Sebulan
Reaksi Erick Thohir & Jokowi Ketika Garuda Diterpa Isu Pelecehan Seksual
Politik Uang di Pilkada, Lebih Parah Sistem Langsung atau Lewat DPRD?