Komisi I DPR: Konflik di Papua tak terindikasi asing

Komisi I DPR: Konflik di Papua tak terindikasi asing
Demo Solidarity Papua. merdeka.com/imam buhori
NEWS | 11 Juni 2012 10:09 Reporter : Nurul Julaikah

Merdeka.com - Konflik di Papua yang masih memanas bukan ditunggangi oleh pihak asing yang selama ini diperkirakan. Hal ini disampaikan oleh ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq yang memimpin rombongan Komisi I berkunjung ke Papua pekan lalu.

"Sejauh ini tidak ada indikasi pihak asing," ujar Mahfudz Siddiq kepada merdeka.com melalui pesannya, Jakarta, Senin (11/6).

Namun hal penting yang ditemukan tim Komisi I bahwa isu politik tentang pelurusan sejarah integrasi dan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) menjadi faktor krusial di Papua. Bahkan sebagian unsur masyarakat menolak keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang sudah bekerja sekitar 9 bulan di Papua dan Papua barat.

"Kesejahteraan bukan lagi tema pokok mereka. Tapi lebih ke tema politik tentang pelurusan sejarah integrasi dan Pepera," tandasnya.

Tim menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera merumuskan peta jalan menuju dialog. Instruksi Presiden SBY tentang komunikasi konstruktif pada November 2011 telah lama ditunggu realisasinya oleh masyarakat di Papua.

Tim juga berpandangan bahwa masalah Papua ini harus bisa diselesaikan secara sistemik sebelum berakhirnya pemerintahan Presiden SBY di 2014.

"Jika berhasil ini akan jadi capaian politik luar biasa bagi pemerintahan SBY-Budiono," kata politisi PKS ini.

Oleh karena itu, Komisi I pun tidak akan membentuk Panja penanganan Konflik Papua. Tetapi akan membicarakan hal ini ke pemerintah. "Komisi I tidak akan bikin panja tapi akan bahas hasil kunjungan dengan pemerintah," imbuhnya.

Adapun pemerintah dalam hal ini siapa dan kapan waktunya belum ditentukan. "Belum dibahas komisi," tukasnya.

Sebelumnya, Tim Komisi I DPR RI pada Sabtu (9/6) mengakhiri agenda kunjungan kerja spesifik-nya ke Papua. Sejak jumat pagi tim Komisi I telah berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari unsur gereja, ormas muslim, akademisi, LSM, Komnas HAM Papua dan kalangan aktivis perempuan.

Tim juga telah berdialog dengan BIN Daerah, Pangdam Cendrawasih, Wakapolda, dan juga melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat terjadinya aksi kekerasan bersama-sama dengan sejumlah wartawan.

Sepanjang Sabtu, tim juga telah berdialog dengan pejabat gubernur Papua, ketua DPRP, ketua MRP, KPU Prov Papua dan UP4B.

Ada 3 isu pokok yang didialogkan mendalam, yaitu eskalasi gangguan keamanan berupa aksi-aksi kekerasan bersenjata, tidak efektifnya pemda akibat konflik pilkada dan gagasan penyelesaian komprehensif masalah Papua melalui jalan damai dan dialog.

Berkenaan dengan gangguan keamanan, ditemukan fakta bahwa aksi-aksi tersebut dilakukan oleh jaringan kelompok sipil bersenjata yang menargetkan menciptakan keresahan dan ketakutan massa.

Pada tanggal 1 juli ada momen peringatan ultah OPM dan pada 3 juli ada rencana kunjungan presiden SBY ke Raimuna, Papua. Menurut Pangdam dan Wakapolda, aksi-aksi kekerasan yang mulai acak polanya ini juga dimaksudkan untuk memancing reaksi tindakan represif dari kalangan aparat polisi dan prajurit TNI.

Sejauh ini polda Papua telah menahan 3 orang yang diduga terkait dengan jaringan aksi dan terus mendalami aktor atau pelaku utamanya. Namun kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui Tim berpandangan berbeda di mana mereka menduga aksi-aksi tersebut dilakukan oleh pihak lain yang bersenjata.

"Tim komisi I menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun cermat. Karena kerawanan situasi bisa memicu aksi-aksi balasan," jelasnya.

Tim pun juga mendesak agar aparat atau pasukan non-organik ditarik dari Papua dan polisi bersama TNI dan aparat intelijen terus tingkatkan koordinasi.

Adapun mengenai tidak efektifnya pemda ditandai dengan penundaan Pilgub Papua yang sudah 1,5 tahun dan diwarnai konflik kewenangan antara KPUD dan DPRP dan MRP. "Penundaan ini juga memicu konflik-konflik lain yang berpotensi makin memanas," tegasnya.

Saat ini konflik sengketa kewenangan ini sedang diproses oleh MK. Namun Tim mendesak Mendagri bersama KPU untuk mengambil langkah cepat dan tegas memastikan pelaksanaan pilkada mengacu kepada UU Otsus Papua.

Indikator lain adalah konflik pilkada di beberapa kabupaten yang masih berlanjut. Temuan lain adalah banyaknya Bupati di kabupaten-kabupaten yang jarang ada di daerahnya dengan berbagai alasan. "Kondisi ini membuat fungsi pelayanan publik dan percepatan program-program pembangunan di Papua terhambat,"

Tim juga menemukan adanya pergeseran konstelasi kekuatan-kekuatan politik di mana warga pegunungan mulai banyak turun ke wilayah pesisir dan membangun kantong-kantong kekuatan sosial dan politik baru.

"Kondisi ini melahirkan kerawanan sosial baru dan juga kerawanan politik,"terangnya.

Mengenai gagasan penyelesaian masalah Papua secara damai melalui dialog, seluruh unsur masyarakat Papua mendesak hal tersebut meskipun masih ada beragam pandangan tentang tujuan, format dan substansinya.

(mdk/bal)

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami