Komisi III DPR Minta Mahfud MD Tidak Gegabah Bubarkan TP4

POLITIK | 22 November 2019 11:28 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi 3 dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni memandang rencana pembubaran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung harus dipertimbangkan secara bijak.

Dia mengungkapkan, jika memang ada rumor terkait oknum TP4P dan TP4D menyalahgunakan tugas dan wewenangnya maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah melaporkannya ke penegak hukum. Dengan demikian, rumor tersebut dapat diuji menjadi sebuah fakta hukum atau tidak.

"Berbahaya sekali apabila kita gegabah membubarkan unit kerja pemerintah hanya bersumber dari rumor. Bisa-bisa pemerintahan ini bubar karena rumor," katanya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sahroni menjelaskan, dasar pembentukan TP4 dan TP4D sebenarnya bertujuan mengawal dan mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi. Jika dalam perjalanannya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain maka yang harus dilakukan adalah menindak oknum tersebut dan bukan membubarkan organisasinya.

"Ibarat mencari tikus di dalam lumbung, membersihkannya bukan dengan membakar lumbung tetapi mencari agar tikusnya hilang lumbungnya tetap dapat dioptimalkan sesuai fungsinya," ujarnya.

Persoalan ini, dia menjelaskan, justru sekaligus menjadi pembuktian atas pernyataan Jaksa Agung beberapa waktu lalu yang menegaskan akan membersihkan oknum-oknum jaksa nakal di lingkungan kerjanya.

"Dengan demikian evaluasi dan langkah ke depan semua melalui proses yang terukur," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Mahfud MD Ingin Bubarkan TP4

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan akan membubarkan TP4P dan TP4D karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindakan korupsi.

"Dulu ini memang dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih. Tapi ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu," ujar Mahfud. (mdk/fik)

Baca juga:
Mahfud Soal Kabareskrim: Terserah Kapolri
Curhat Mahfud, Gagal Jadi Menteri SBY Sampai Wapres Jokowi
Menko Polhukam Mahfud MD Nilai Reuni 212 Tak Perlu Pengamanan Khusus
Polri Kerahkan Intelejen Amankan Aksi Reuni 212
Menko Mahfud Puji Langkah 3 Pimpinan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK
VIDEO: Bertemu Jaksa Agung, Mahfud MD Pastikan Pembubaran TP4