Komisi VI DPR Dukung Semangat Jokowi Benahi BUMN

Komisi VI DPR Dukung Semangat Jokowi Benahi BUMN
Jokowi tanam mangrove di Kaltara. ©Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
NEWS | 20 Oktober 2021 09:34 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai, pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, tetapi secara umum dapat dikatakan cukup baik.

"Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi VI, kami bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) terus melakukan pembenahan," katanya dalam keterangan pers, Rabu(20/10).

Manurung pun mengamini arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang respons BUMN terkait investasi yang sudah dibuka. Ketua DPP Partai NasDem tersebut menjelaskan, bahwa hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi VI DPR RI. Dia juga menyambut baik semangat Jokowi dalam membuka peluang investasi.

"Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai Restrukturisasi, Holdingisasi, Klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi," ujarnya.

Selain kebijakan tersebut, Komisi VI juga kata Martin, telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal tersebut seiring dengan penugasan dan melakukan aksi korporasi.

"Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi, kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk deviden, pajak dan lain sebagainya," jelas Martin.

"Dan tidak semua juga usulan disepakati. Selain itu juga beberapa perusahaan BUMN memang kita minta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN. Selain itu, Komisi VI juga sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutup kerugian akibat kesalahan manajemen," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ada banyak BUMN yang terlalu sering diberi proteksi berupa PMN. Padahal, perseroan-perseroan itu sudah tidak memiliki kontribusi bagi negara.

"Sakit ditambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Sekarang, lupakan. Lupakan proteksi-proteksi itu. Langsung, tutup saja," ucap Jokowi. (mdk/rnd)

Baca juga:
PMN Sebaiknya Diberikan Jika BUMN Yakin Mampu Cetak Cuan
Ekonom Nilai Janggal Sentilan Jokowi Soal PMN BUMN
Anggota DPR: Kementerian BUMN Dibutuhkan untuk Mengelola Perusahaan Pelat Merah
Pendukung Kenaikan Laba BUMN 356 Persen, Termasuk Penanganan Pandemi Semakin Baik
ICW Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN dalam 2 Tahun Jokowi-Ma'aruf

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami