Komisi VI DPR Menilai Baleg Lebih Mumpuni Bahas Omnibus Law daripada Pansus

Komisi VI DPR Menilai Baleg Lebih Mumpuni Bahas Omnibus Law daripada Pansus
POLITIK | 20 Februari 2020 09:31 Reporter : Dedi Rahmadi

Merdeka.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas. Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin menilai pembahasan RUU itu lebih terarah dan bisa lebih cepat selesai jika ditangani Badan Legislatif (Baleg) daripada Panitia Khusus (Pansus).

"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang lewat Pansus," ujar politikus Golkar ini, Kamis (20/02).

"Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," tambah dia.

Mukhtarudin menuturkan, Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa. Menurutnya, DPR akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui serikat pekerja, termasuk pengusaha. Karena itu, lanjut dia, semua stakeholder harus punya persepsi yang sama.

"Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir, jangan ditolak dulu, kalau ada masukan silakan sebanyak-banyaknya," tutur dia.

Dia menjelaskan masyarakat dan semua stakeholder harus punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi melalui Omnibus Law ini. Termasuk soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi.

"Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," tegas dia. (mdk/ded)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami