KPK Dinilai Sudah Cium Potensi Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

KPK Dinilai Sudah Cium Potensi Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
POLITIK | 21 Mei 2020 14:28 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional yang rentan dikorupsi. Anggota DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay setuju dengan KPK. Dia ingin para pihak terkait memperketat pengawasan program pemulihan ekonomi tersebut.

"Pernyataan KPK terkait program pemulihan ekonomi yang rentan korupsi dinilai memiliki landasan berpikir yang benar. Karena itu, semua pihak diminta untuk terlibat dalam rangka melakukan pengawasan. Tidak hanya KPK, tetapi termasuk OJK, dunia usaha, DPR, ormas dan masyarakat luas," kata Saleh, Kamis (21/5).

Menurutnya, KPK sudah menjelaskan potensi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi dalam program pemulihan ekonomi. Hal itulah yang perlu diawasi dan diperhatikan.

"Siapa pun yang mencium ada perbuatan melawan hukum dalam program tersebut harus melaporkan hal itu kepada KPK," kata dia.

Menurut Saleh, apa yang disampaikan oleh KPK tersebut sangat perlu diapresiasi. Itu adalah peringatan dini yang disampaikan secara terbuka kepada semua pihak. Dengan peringatan ini, pihak-pihak yang rentan melakukan penyalahgunaan kewenangan diharapkan untuk tidak melakukannya.

"KPK sedang melakukan upaya pencegahan. KPK seakan mengatakan bahwa mereka tahu potensi-potensi tindak kecurangan yang bisa dilakukan. Karena itu, mereka akan mengawasi," ucapnya.

"Saya kira, apa yang dilakukan oleh KPK ini sudah benar. Jika masih ada yang berani melakukan tindak pidana dalam program pemulihan ekonomi nasional, tentu sangat layak untuk dijatuhi hukuman," ujar Saleh. (mdk/did)

Baca juga:
Rawan Dikorupsi, Pemerintah Disarankan Bentuk Tim Khusus Awasi Dana Covid-19
KPK Dinilai Sudah Cium Potensi Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Terlibat Korupsi Proyek Saluran Air Hujan, Jaksa Eka Divonis 4 Tahun Penjara
3 Tersangka Korupsi Ruang Terbuka Hijau Bandung Segera Diadili
KPK Periksa Advokat Hardja Karsana Terkait Suap dan Gratifikasi di MA
Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 M, KPK Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi
Kejagung Periksa Delapan Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Danareksa

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami