KPK Yakin Parpol Tanpa Praktik Mahar Bisa Cegah Korupsi

POLITIK | 6 Februari 2019 23:40 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik melakukan standar integritas tidak melakukan politik uang dan mahar politik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.

"Itu poin yang harus dijaga. Juga kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. KPK tentu diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," kata Febri kepada wartawan, Rabu (6/2).

Febri juga mengakui antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

"Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi. Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR, kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, maraknya kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Untuk meminimalisir hal itu, NasDem tidak membebani atau memunguti dana bagi para caleg dengan biaya mahar.

"Di NasDem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya," tegas Johnny.

Bahkan, jelasnya, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh DPP Partai NasDem. Bagi yang mencalonkan DPR RI disiapkan di tingkat DPP. Di tingkat provinsi dipersiapkan oleh DPW NasDem, begitupun sama tingkat kabupaten kota disiapkan oleh DPD NasDem.

Kata Johnny, kebijakan yang diambil NasDem bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain. Tetapi, NasDem ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. NasDem ingin membuktikan bahwa biaya politik di NasDem itu tidak menjadi dominan.

"Partai NasDem lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Makanya, NasDem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki," ujar Johnny.

Tentu, sambung dia lagi, untuk membersihkan politik Indonesia bebas dari korupsi membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Nah, untuk bersih dari korupsi harus bersih dulu figurnya.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali," kata dia.

Menurut informasi yang diperoleh, terang Johhny, biaya politik para caleg maupun kepala daerah itu setengahnya untuk membiayai atau membayar mahar. Ketika NasDem sudah membebaskan maharnya, berarti 100 persen dana yang dimiliki untuk pemenangannya di daerah.

Setidaknya, ketika terpilih menjadi anggota dewan tidak sibuk untuk mencari pengganti 50 persen yang dibayarkan untuk mahar ke partai. "Harapan mencegah agar caleg dan anggota yang terpilih tidak melakukan korupsi," tambah Johnny.

Kebijakan NasDem tidak berhenti pada tahap proses pencalonan caleg saja, pada saat terpilih sebagai anggota dewan juga tidak memotong gaji untuk membiayai partai.

"NasDem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," tegasnya.

Baca juga:
KPK: 20 Calon Kepala Daerah Beri Mahar ke Partai Politik
Perlu pasal khusus di UU Pemilu untuk cegah politik uang
Disetop Bawaslu, dugaan mahar Rp 1 T Sandi ke PAN & PKS menguap begitu saja
Saat Roy Suryo berhadapan dengan Ruhut Sitompul di TV
Kasus dugaan mahar politik Sandiaga, PDIP dukung Bawaslu dilaporkan ke DKPP
Drama uang mahar belum berakhir, Andi Arief balik kritik keras Bawaslu
Sekjen PKB dorong polisi ikut bergerak usut dugaan mahar Sandiaga

(mdk/rnd)