KPU diminta atur sistem Noken di Papua karena rawan konflik

KPU diminta atur sistem Noken di Papua karena rawan konflik
POLITIK | 2 Oktober 2015 17:23 Reporter : Marselinus Gual

Merdeka.com - Direktur Papua Resources Center Amiruddin al-Rahab meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sikap tegas atau mengatur regulasi dalam tata cara pemilihan Kepala Daerah di Papua.

Pasalnya, ada kekhawatiran pemilihan dengan sistem Noken (sistem ikat suara atau aklamasi) akan menimbulkan konflik tersendiri dan menjauhkan Papua dari pilkada yang bersih dan jujur.

"Yang seiring bikin ribut adalah sistem Noken. KPU bilang tolak. Kalau ada di daerah bagaimana?" ujar Amir di Gedung YLBHI, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).

Noken merupakan suatu bentuk pemilihan di Papua. Tata cara aklmasi atau perwakilan suara ini sering dipakai dalam setiap pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pilpres di Papua.

Meskipun tata cara pemilihan diatur dalam KPU Nomor 10 tahun 2015 yakni dengan cara mencoblos, namun Amir yakin jika Noken tetap dipakai oleh warga Papua oleh alasan geografis.

"Kalau prinsip pemilu rahasia, dengan sistem Noken tidak rahasia lagi. Ada juga yang nitip sebut aja berapa nomornya karena tak memungkinkan datang ke TPS yang ada," papar dia.

Sementara itu, ia menilai, dari pengalaman yang ada sistem Noken juga banyak menunggangi kepentingan tertentu atau digunakan oleh para calon untuk memanipulasi suara.

"Ada banyak persoalan dengan cara Noken. Kadang ditunggangi oleh kepentingan tertentu," tandas dia.

Di lain pihak, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan menegaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus benar-benar menjamin legalitas Noken jika sistem tersebut masih dipakai oleh masyarakat Papua.

"Apakah peraturan KPU bisa sampai ke sana sehingga tidak ditunggangi oleh pihak yang punya kepentingan. Lalu mesti pastikan daerah mana saja yang pakai Noken. Jangan nanti ada masalah saat pemilihan dengan cara uang biasa, semua lari ke Noken," ujar Fadli dalam kesempatan yang sama. (mdk/ren)

Baca juga:

Pilkada serentak 2015, KPU Sukoharjo coret 815 pemilih dari DPT

Pengawasan Pilgub, Bawaslu Banten ajukan dana Rp 125 miliar

Mendagri serahkan teknis calon tunggal Pilkada serentak ke KPU

Kelemahan putusan MK calon kepala daerah tunggal bisa ikut pilkada

KPU bakal fasilitasi kampanye calon tunggal di Pilkada

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami