KPU Tak Ingin Undang Menteri Lagi di Acara Debat Keempat

POLITIK » MAKASSAR | 19 Maret 2019 21:54 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak bulat tidak menyodorkan undangan kepada menteri, sebagai tamu pada debat pemilihan presiden keempat. Hal ini menurut Komisoner KPU RI Pramono Ubaid, telah disepakati sejak rapat persiapan debat ketiga.

"Hal itu sudah disepakati (tak undang menteri) sejak di debat ketiga, hanya saat itu undangan sudah terlanjur disebar, tak mungkin diminta lagi," kata dia di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Debat keempat rencananya akan digelar di Balai Soedirman, Jakarta, pada 30 Maret nanti. Dalam debat ini hanya menampilkan Jokowi dan Prabowo sebagai capres. Tema yang dibahas yakni ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Menurut Pramono, KPU menimbang bila menteri diundang berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa mereka partisan salah satu kandidat. Hal ini dikarenakan, salah satu calon bersaing adalah seorang petahana.

"Posisi menteri kan pembantu presiden, dan presiden kan calon petahana sehingga bisa memunculkan konflik kepentingan, mungkin ada baiknya menteri tak hadirkan di acara debat," klaim Pramono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Materi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima menilai, usulan tak menghadirkan menteri masih dipertanyakan. Pihaknya menampik bila menghadirkan menteri bisa menguntungkan kandidatnya.

"Saya akan masih mempertanyakan, jangan kemudian kekanak-kanakan mengundang menteri adalah sesuatu suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berpikir salah gitu loh," kritik dia pada kesempatan yang sama.

Kendati, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menganggap tidak mengundang menteri sepenuhnya menjadi kewenangan KPU RI. Pihaknya tidak ingin mengintervensi hal teknis, terlebih menteri dihitung sebagai undangan tamu KPU.

"Okelah kalau menteri terkait (tema debat). Sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak perlu, misalnya (debat) kedua itu ada menteri yang maju itu disayangkan. Jadi biarkan lah urusan KPU, jadi undangan KPU karena bidangnya dia itu," kata Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan dalam kesempatan yang sama.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
Jokowi Telepon Ma'ruf Amin Usai Debat Lawan Sandiaga
DPR dan Kemendagri Sepakat Tak Punya e-KTP Dilarang Memilih di Pemilu 2019
Seknas Prabowo Temukan Cuma 1 Pemilih di TPS, KPU Akui Ada Kesalahan
Suket Tak Terkontrol, DPR Minta Kemendagri Percepat Cetak e-KTP
Bawaslu Makassar Periksa Ketua RT Sebar Rekaman Suara Diduga Lurah Ajak Pilih Jokowi
AHY: Zaman SBY Gaji PNS Naik Sampai 20%, Sekarang Tidak Ada Kenaikan
Tanggapi SMRC, Ma'ruf Amin Optimis Selisih Suara di Banten Minimal 10%

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.