KPU Tegaskan Ma'ruf Amin Bukan Pejabat BUMN di Sidang Sengketa Pilpres

POLITIK | 18 Juni 2019 10:46 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin yang menduduki posisi Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, bukanlah pejabat BUMN. Sehingga tidak perlu mundur.

"Tidak melanggar ketentuan dan harus mundur. Karena kedua bank bukan BUMN," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Hal ini berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam kasus ini, kata dia, kedua bank tersebut tidak mendapat penyertaan langsung dari kekayaan negara sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN.

Demikian juga dengan UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah dewan pengawas syariah adalah pihak yang memberikan jasa kepada bank syariah.

"Bukan pejabat, berbeda dengan komisaris, direksi dan karyawan sehingga tidak ada kewajiban Ma'ruf Amin mundur dari pengawas syariah," kata Ali Nurdin.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Kuasa Hukum KPU Jawab Tudingan Prabowo-Sandi di Sidang MK
Jawab Kubu Prabowo, KPU Tegaskan Berita Online Tak Bisa Jadi Alat Bukti Kecurangan
KPU Nilai Kubu Prabowo Hina MK Lantaran Sebut Mahkamah Kalkulator
Keakraban Ketua KPU dan Bambang Widjojanto Warnai Sidang Sengketa Pilpres
Kuasa Hukum: Tidak Benar KPU Berpihak

(mdk/fik)