Kuasa Hukum KPU: Kesalahan Situng Tak Bisa Disimpulkan Rekayasa Suara

POLITIK | 18 Juni 2019 11:50 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwakili Ali Nurdin sebagai kuasa hukum menyebut pihak Prabowo-Sandi gagal faham tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam proses pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019.

Saat menjawab tuduhan pihak Prabowo-Sandi sebagai pemohon dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Ali menjelaskan bahwa adanya kekeliruan tidak bisa dicap adanya kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Kekeliruan ini dituding pemohon, pihak Prabowo-Sandi, sebagai bentuk kecurangan terstruktur.

"Kalau benar terjadi kesalahan input data maka tidak bisa disimpulkan adanya rekayasa untuk manipulasi perolehan suara," ujar Ali, Jakarta, Selasa (18/6).

KPU sebagai pihak termohon mengaku heran atas tudingan pihak Prabowo-Sandi atas tuduhan telah terjadi kecurangan saat proses rekapitulasi suara, sementara tidak ada protes ataupun keberatan pihak Prabowo-Sandi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan, Situng hanya sebagai alat bagi KPU untuk menerapkan sikap transparan terhadap masyarakat, dan itu bukan acuan penetapan hasil pemilihan umum.

"Dengan demikian pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses perhitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara," tukasnya.

Baca juga:

Bambang Widjojanto soal Tanggapan KPU: PD Banget, Overconfidence

Yusril: Ada yang Mengatakan Presentasi Pemohon Kemarin Seperti Pemaparan Skripsi

KPU Nilai Kubu Prabowo Memaksa MK Buktikan Pelanggaran yang Tidak Jelas

Yusril: Perkara Ini Tak Berkaitan dengan Perselisihan Mengenai Konsepsi Ketuhanan

Datangi MK, Massa Berbaju Kuning Berharap Indonesia Kembali Rekat

KPU Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

KPU Tegaskan Ma'ruf Amin Bukan Pejabat BUMN di Sidang Sengketa Pilpres

(mdk/rnd)