Kubu Agung: PTUN antara Menkum HAM dan Ical, bukan DPP Golkar

POLITIK | 18 Mei 2015 14:24 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Sejumlah pengurus DPP Golkar kubu Agung Laksono hadir di PTUN Jakarta jelang putusan dualisme kepengurusan Golkar. Namun Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menegaskan, sengketa di PTUN ini hanya melibatkan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Leo sendiri merasa optimis jika kepengurusan kubu Agung yang paling sah dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Menkum HAM. Dia meyakini apapun putusan PTUN nanti akan diterima.

"Kita positif thinking. Memberikan kepercayaan majelis hakim. Apapun putusannya terima. Bagi DPP Golkar tidak ada masalah. Karena yang bermasalah SK Menkum HAM dengan Ical, bukan DPP Golkar. DPP Golkar tetap berjalan," kata Leo Nababan, di PTUN Jakarta Timur, Senin (18/5).

Leo tidak mau berandai-andai, apabila nanti putusan PTUN mencabut Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono. Sekali lagi dia menegaskan, perkara di PTUN antara Ical dan Menkum HAM, bukan DPP Golkar.

"Kami ikuti Menkum HAM. Karena ini bukan perkara DPP. Tapi Menkum HAM. Bagi kami Golkar sudah final dan mengikat. Peraturan KPU sudah diikuti. Ada SK, sudah inkracht. Islah kita sudah islah. 87 sudah diterima. Erwin Aksa, Mahyudin, Taufik, Airlangga Hartarto," ujarnya. (mdk/rnd)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.