La Nyalla: Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Peran DPD

POLITIK | 17 Oktober 2019 09:00 Reporter : Didi Syafirdi

Merdeka.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan sikap DPD mengikuti perkembangan terkait rencana amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen harus memperkuat lembaganya.

"Soal amandemen, mengalir saja apa yang terjadi. Kami istilahnya 'menumpang', DPD ikut diperkuat agar kita bisa saling bantu di daerah," kata La Nyalla dalam wawancara khusus dengan Antara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).

Dia mengatakan, selama ini DPD hanya sekadar "tukang stempel" dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), karena itu ke depannya penguatan DPD harus dilakukan.

La Nyalla menginginkan agar DPD RI diberikan kewenangan untuk terlibat dalam pembahasan RUU dan mengawasi jalannya sebuah UU agar berjalan efektif dan berguna untuk masyarakat di daerah.

"Peran DPD RI di sana harus diperkuat dengan dilibatkan dalam pembahasan RUU dan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan daerah," ujarnya.

Dia menyoroti terkait kewenangan DPD harus terlibat dalam penyusunan anggaran ke daerah seperti desentralisasi fiskal, misalnya, dalam transfer dana daerah.

Hal itu menurut dia harus dipertegas dalam aturan dengan memperkuat DPD RI dengan amandemen UUD 1945.

"Amandemen harus memperkuat marwah DPD RI, MPR mau bagaimana, kami ikut. Namun kami memiliki tujuan bahwa memperkuat DPD harus melalui amandemen, khususnya transfer dana daerah perlu diperkuat," tuturnya.

Selain itu, menurut La Nyalla, dirinya sudah menyampaikan kepada anggota DPD RI harus memperkuat kerja sama di tingkat akar rumput dalam mengawasi dana desa yang sudah diberikan Presiden.

Dia mengatakan, DPD RI sudah membagi anggotanya dalam empat komite, dan diharapkan dapat maksimal dalam pengawasan dana desa.

"Anggota DPD RI harus kerja sama dari bawah untuk mengawal dana desa yang sudah diberikan Presiden. Anggota DPD RI akan menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi semua sudah terbagi di Komite 1 hingga 4," tandasnya.

Baca juga:
Bertemu MPR, Wapres JK Berharap di Indonesia Ada Lembaga Negara Tertinggi
Pimpinan MPR Bahas Rencana Amandemen UUD 1945 dengan SBY usai Pelantikan Jokowi
Bertemu Jokowi, Ketua MPR Pastikan Tak Ubah Pemilihan Presiden dan Periode Jabatan
Wacana Amandemen UUD 1945, Bamsoet Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas

(mdk/did)