LIPI Usul UU Pilkada Dibenahi untuk Cegah Praktik Dinasti Politik

LIPI Usul UU Pilkada Dibenahi untuk Cegah Praktik Dinasti Politik
POLITIK | 9 Juli 2020 18:55 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Sebanyak 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik sehingga rawan korupsi menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Merespons itu, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai praktik dinasti politik memang makin bertambah. Ini membuat demokrasi Indonesia merosot.

"Praktik dinasti politik dari waktu ke waktu terus bertambah. Sistemnya demokrasi, Pilkadanya langsung tapi jumlah daerah yang kental dinasti politik malah banyak. Hal ini membuat demokrasi di Indonesia paradoks dan indeks demokrasi Indonesia merosot," kata Siti saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/7).

Penyebabnya, kata dia, undang-undang Pilkada tidak mengatur tentang dinasti politik karena dianggap melanggar HAM. Tetapi, tanpa payung hukum yang jelas justru dinasti politik makin melenggang dan membuat kualitas demokrasi di Indonesia merosot.

"Karena itu sudah saatnya isu dinasti politik ini diberikan solusinya agar tak semakin berkembang biak," ucapnya.

Menurutnya, salah satu daerah yang kental dinasti politik adalah provinsi Banten. Kini, dinasti politik makin meluas ke daerah lain.

"Dari daerah yang sangat kental praktik dinasti politik seperti provinsi Banten, belakangan ini meluas ke daerah-daerah lain. Ironis sekali praktik pilkada langsung justru cenderung membengkakkan jumlah dinasti politik atau politik kekerabatan," tutur Siti.

Baca Selanjutnya: Revisi UU Pilkada...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami