Lukman Edy: Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 Sesuai Putusan MK dan MA

Lukman Edy: Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 Sesuai Putusan MK dan MA
POLITIK | 9 Juli 2020 14:33 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Mantan Ketua Pansus UU Pemilu Lukman Edy menegaskan, Jokowi-Ma’ruf sah menang Pilpres 2019. Lukman mengatakan, kemenangan Jokowi pun telah sesuai dengan putusan MA.

Lukman mengomentari putusan MA mengabulkan gugatan sengketa Pilpres diajukan Rachmawati Soekarnoputri dan enam orang pemohon lainnya. Rachmawati menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 7.

PKPU itu mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Majelis hakim MA menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945.

Menurut Lukman, Jokowi-Ma’ruf menang secara dominasi maupun representasi. Hal itu sudah sesuai dengan putusan MK dan MA.

Lukman merinci, UUD NRI 45, pasal 6A pada prinsipnya telah mengamanatkan bahwa untuk menentukan calon presiden terpilih harus memenuhi 2 aspek, yaitu: aspek dominasi yang ditandai dengan kemenangan lebih dari 50 persen suara, dan aspek representasi yang menyatakan harus mendapatkan minimal 20 persen di setengah Provinsi di Indonesia.

"Kemenangan Jokowi-Amin sudah memenuhi kedua aspek tersebut dan ditetapkan oleh KPU sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Lukman di Jakarta, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tentang aspek dominasi untuk memperlihatkan bahwa presiden terpilih didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sedang aspek representasi untuk menunjukkan sebaran dukungan yang signifikan mewakili luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam.

"Pak Jokowi sudah jelas mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia, baik menurut jumlah maupun sebaran pemilih,” terang Lukman lagi.

1 dari 2 halaman

Menurutnya Undang Undang No 7 tahun 2017, tentang Pemilu pasal 416 ayat (1) yang berbunyi ‘Pasangan Calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia’.

Secara substansi dan original intensnya adalah sepenuhnya menyadur UUD NRI 45 pasal 6A, menegaskan tentang pemenuhan aspek dominasi dan aspek representasi.

Demikian juga adanya Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Kedua, Putusan MK Nomor 36 Tahun 2019 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atas permintaan dan gugatan Ignatius Supriyadi yang menyatakan bahwa jika calon hanya terdiri dua pasang, maka yang memperoleh suara 50 persen lebih, bisa ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden.

"Pada ketentuan ini malah hanya memenuhi aspek dominasi dan menghilangkan aspek representasinya," tegasnya.

Hal ini dianggap sebagai tafsir MK terhadap UUD NRI 45 pasal 6A dan ini memang menjadi tugas dan kewenangan MK sebagai penafsir tunggal UUD NRI 45.

Dalam hal ini, PKPU No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (7) yang berbunyi ‘Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon Terpilih’ dimana mengakomodir sepenuhnya keputusan MK.

Pada sisi yang lain, dengan adanya keputusan MA, No. 44 P/HUM/2019 atas permintaan dan gugatan Rahmawati Soekarnoputri, yang menyatakan PKPU No.5/2019 Pasal pasal 3 ayat (7) bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 pasal 416 ayat (1) sehingga kembali mengkoreksi dan berimplikasi harus kembali seperti teks UU No 7 tahun 2017.

"Mengenai keputusan MA ini, juga sudah sesuai jika dilihat dari kontek tugas dan kewenangan MA sebagai penafsir perundangan di bawah UU apakah bertentangan dengan UU,” terang Politikus PKB ini.

Untuk itu, kata Lukman Edy, adanya 2 keputusan yang berbeda antara MK dan MA diharapkan diselesaikan sesuai wilayah dan kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, para ahli tata negara harus mendiskusikannya, dimana wilayah yang paling tepat untuk menyatukan 2 keputusan yang berbeda ini.

“DPR tinggal menunggu hasil akhirnya seperti apa, kemudian memasukkannya dalam perubahan UU No 7 Tahun 2017, untuk kebutuhan Pemilu Presiden yang akan datang," sambungnya.

Dengan demikian, menurut mantan direktur saksi TKN ini, bagi pasangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, yang ditetapkan sebagai Pemenang Pemilu Presiden tahun 2019 yang lalu, tidak ada masalah dengan 2 keputusan yang berbeda itu.

Karena kemenangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, telah memenuhi semua unsur dan substansi, baik itu sesuai dengan keputusan MK maupun juga sangat sesuai dengan keputusan MA
"Faktanya Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin menang di 21 Provinsi, memenuhi syarat representasi, dan menang 55,5 persen perolehan jumlah suara secara nasional, memenuhi syarat Dominasi,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Gugatan Rachmawati

MA mengabulkan gugatan sengketa Pilpres diajukan Rachmawati Soekarnoputri dan enam orang pemohon lainnya terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 7. PKPU itu mengatur soal penetapan pemenang Pilpres.

Dalam PKPU itu menyatakan, apabila terdapat dua pasangan calon (paslon) dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. 

"Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil/keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya," demikian dikutip dari salinan di situs Direktori Putusan MA, Selasa (7/7).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MA menilai, pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945.

Pasal itu menjelaskan, paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara majelis hakim MA menilai apabila PKPU itu diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres ke depan Capres dan Cawapres hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja. Seperti Pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar.

"Sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip simple majority, yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 UUD 1945," demikian bunyi pertimbangan hakim. (mdk/rnd)

Baca juga:
Yusril: Menang Tidaknya Jokowi Pilpres 2019 Telah Diputus MK, MA Tak Punya Wewenang
Ada Putusan MA, Gerindra Tegaskan Pemenang Pilpres 2019 Tetap Jokowi
Ini Kata MA Terkait Putusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Baru Diunggah di 2020
Pakar Hukum: Putusan MA Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019
Dasar Putusan MA, PKS Nilai Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Perlu Dikaji Kembali
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati Soal Peraturan KPU Tentang Penetapan Presiden Terpilih

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami