Mahfud MD: RUU Omnibus Law Sudah Disebar ke Publik

POLITIK | 22 Januari 2020 12:57 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah disosialisasikan kepada publik. Malahan, kata dia, draf tersebut sudah disampaikan kepada beberapa pihak mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga kepada buruh.

"Loh kan sudah disebarkan, sudah disampaikan ke Kadin kemana, sudah ke masyarakat, buruh juga sudah," kata Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Hal ini menepis tuduhan RUU Omnibus Law dibahas rahasia. Ekonom UI, Faisal Basri mendapat informasi, para perancang draf beleid itu diminta tanda tangan di atas materai agar tak bocorkan ke publik.

Mahfud juga mengklaim Presiden Joko Widodo sudah mengumumkannya pada saat pidato kenegaraan, 20 Oktober 2019. Menurut dia, jika masih ada beberapa hal yang masih kurang bisa dibahas kembali.

"Sesudah reses bulan ini baru akan dibahas, nah nanti masukkan ke situ semua, nanti kan ada DIM daftar inventaris masalah dari masing-masing fraksi," ungkap Mahfud.

Namun, ucapan Mahfud ini berbeda dengan yang disampaikan Kemenko Perekonomian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan, belum ada sosialisasi dari pemerintah soal Omnibus Law.

1 dari 1 halaman

Susi menjelaskan, RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah. Draf RUU yang beredar berjudul 'Penciptaan Lapangan Kerja', sedangkan kata dia yang sedang dalam proses finalisasi berjudul 'Cipta Lapangan Kerja'.

"Sehingga apabila ada Draf RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Susi.

Lalu, dia juga menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draf RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

Sesuai mekanisme penyusunan Undang-Undang, kata dia, pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional. Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, hari ini DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Menurut Susi, setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Pemerintah juga kata dia segera menyiapkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR RI.

"Presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI, disertai dengan draf Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan," lanjut Susi.

Menurut Susi, pemerintah tetap memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI. (mdk/rnd)

Baca juga:
Menag Tegaskan Tak Ada Penghapusan Sertifikat Halal di RUU Omnibus Law
Istana Bantah Pembahasan RUU Omnibus Law Rahasia
Mahfud MD Sebut Omnibus Law akan Berantas Korupsi
Menko Polhukam Tegaskan Omnibus Law Cuma Hapus Pasal yang Tumpang Tindih
Masuk Prolegnas, Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.