Mantan Napi Boleh Nyalon Pilkada, PKB Pilih Calon yang Bersih

POLITIK | 11 Desember 2019 21:05 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya menerima putusan MK. Sebagai keputusan hukum, hal tersebut tentu harus diterima oleh semua partai.

Diketahui, MK memutuskan, mantan napi korupsi diizinkan ikut dalam kontestasi pilkada. Dengan catatan, yang bersangkutan boleh maju setelah 5 tahun menyelesaikan hukuman pidana penjara.

"Jadi keputusan hukum tinggal diberlakukan oleh aparat yang punya kaitan. Itu sudah jadi keputusan. Kita mau bersikap apa. Kita menghormati keputusan hukum dan itu final. Final dan mengikat dan nggak ada upaya lain," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12).

"Semua tunduk pada keputusan itu. Bukan PKB, KPU kalau itu. PKB kan hanya bagian dari kontestan Pilkada. KPU yang menjalankan itu," sambungnya.

1 dari 3 halaman

Dia memandang putusan MK itu sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi seseorang, termasuk para mantan napi korupsi untuk ikut dalam kontestasi politik.

"Putusan MK itu mantan napi lima tahun boleh nyalon. Itu kan artinya dari sisi hak asasi dia, dari sisi hal asasi seorang napi diberikan ruang untuk nyalon," jelasnya.

Meskipun demikian, tegas Jazilul, PKB tetap akan mencari sosok bersih untuk kemudian diusung dalam pilkada.

"Tapi kan semua partai juga ingin calonnya yang bersih kan. Tapi kan nggak boleh juga menutup hak asasi orang. Buat PKB keputusan MK itu kita hormati, tapi PKB mencari calon yang bersih," tandasnya.

2 dari 3 halaman

Diberitakan sebelumnya, MK menerima sebagian uji materi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g. Gugatan ini diajukan oleh ICW dan Perludem.

Adapun Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di ruang persidangan MK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

3 dari 3 halaman

Dia juga menyebut dalam putusannya, Pasal 7 ayat (2) huruf g, bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ucap Anwar.

Sehingga, masih kata dia, Pasal 7 ayat (2) huruf g berubah bunyinya. "Berbunyi; calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. (g) 1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa," tutur Usman.

"2. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan 3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," lanjut dia.

Kemudian dia kembali menegaskan, MK menolak permintaan ICW dan Perludem yang meminta masa jeda waktu sebanyak 10 tahun. MK hanya memberikan waktu 5 tahun bagi mantan napi usai menjalankan pidana penjara, untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilkada. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," putus Anwar. (mdk/rnd)

Baca juga:
PDIP Tetap Tak Usung Eks Napi Korupsi di Pilkada Meski Diizinkan Lewat Putusan MK
Putusan MK: Eks Koruptor Masih Boleh Maju Pilkada, Asal Penuhi Syarat Ini
Perludem Yakin MK Bakal Putuskan Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada
KPK Usulkan Presiden Jokowi dan DPR Buat UU Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada
NasDem Persilakan Koruptor Daftar Calon Kepala Daerah, Tapi Tidak Pasti Diusung
Pengaruhi Citra Partai, PKS Tak Usung Mantan Napi Korupsi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.