Hot Issue

Membedah Taktik Jokowi Isyaratkan Tolak Pilkada 2022 dan 2023

Membedah Taktik Jokowi Isyaratkan Tolak Pilkada 2022 dan 2023
Jokowi beri pernyataan terkait banjir di Kalimantan Selatan. ©Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
POLITIK | 31 Januari 2021 23:42 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan isyarat menolak pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan. Terutama aturan dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Isyarat itu diselipkan saat pertemuan dengan mantan juru bicara tim kampanye nasional, Kamis (28/1) lalu. Sebanyak 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.

Orang nomor 1 RI itu beralasan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi. UU yang berlaku sekarang baru disahkan pada 2017 lalu.

UU yang dipakai sekarang mengamanatkan pilkada digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pilpres pada 2024 yang akan datang.

Jokowi pada dasarnya tak keberatan jika DPR ingin mengubah lagi undang-undang terkait pemilihan umum. Hanya, ditekankan agar jangan ada perubahan terhadap aturan yang belum berjalan.

"Beliau mengatakan, UU Pemilu itu lebih baik jangan setiap periode itu diganti-ganti lah. Ya dia kan berdiskusi, menyampaikan kenapa kok setiap pemilu itu UUnya selalu berubah. Belum kita bisa menyesuaikan, udah diganti lagi diganti lagi," kata Politikus PPP Ade Irfan Pulungan yang hadir dalam pertemuan itu.

Alasan berikutnya adalah pandemi Covid-19. Jokowi beralasan pemerintah ingin fokus terhadap penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Sikap ini bisa menjadi pro kontra lantaran berbeda jelang pilkada 2020 silam. Dulu, Jokowi ngotot Pilkada harus tetap digelar karena ingin menjaga hak konstitusi warga. Lagipula tak ada satu pun yang bisa menjamin kapan pandemi berakhir.

Oleh sebab itu, Jokowi ingin meniru pilkada seperti yang dilakukan sejumlah negara maju meski di tengah pandemi.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan lewat rapat antara pemerintah, DPR, dan KPU di hari yang sama. Ketiga lembaga sepakat untuk tetap menjalankan pilkada saat pandemi.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel Rahman.

Baca Selanjutnya: Sikap Partai Politik...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami