Menteri PPPA: Perumusan RUU Pemilu Momen Penting Pastikan Suara Perempuan Terwakili

Menteri PPPA: Perumusan RUU Pemilu Momen Penting Pastikan Suara Perempuan Terwakili
POLITIK | 14 Juni 2020 23:44 Reporter : Lia Harahap

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti Ayu Bintang Darmavati, mengatakan pembahasan Perumusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) merupakan momentum penting untuk memastikan keterwakilan perempuan. Terutama di ranah legislatif demi mewujudkan kebijakan dan program yang berperspektif gender.

"Pembahasan perumusan RUU Pemilu merupakan momentum penting demi memastikan terwakilinya suara perempuan dalam segala keputusan penting jangka panjang," kata Menteri Bintang dalam Diskusi Daring Perempuan, Politik dan Target 30 Persen pada 2024, dengan tema Membedah Kebijakan Afirmasi Kuota Perempuan pada Undang-undang Pemilu. Demikian dikutip dari Antara, Minggu (14/6).

Ia mengatakan, tujuan jangka panjang tersebut bukan sekadar untuk memenuhi target jumlah perempuan di badan legislatif. Lebih jauh dari itu, dapat memunculkan kebijakan dan program yang berperspektif gender.

Dengan adanya opini yang didasarkan atas representasi pengalaman hidup dan kondisi nyata perempuan, dia berharap kebijakan yang dapat melindungi, memajukan, menciptakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dapat terwujud.

Dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2019, Kemen PPPA telah menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019. Grand design tersebut memuat kebijakan dan langkah-langkah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019.

Pada 2019, grand design tersebut dikembangkan menjadi Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Pengambilan Keputusan menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030. Dalam rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, grand design itu direkomendasikan menjadi Peraturan Presiden.

Keterwakilan perempuan, katanya, bukanlah tujuan akhir. Melainkan sebuah proses agar kebijakan yang dibuat berperspektif gender.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan grand design keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menuju Pemilu 2024, Kemen PPPA telah merangkul berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat dengan membentuk Kelompok Kerja Politik (Pokjapol) dari tingkat pusat hingga kabupaten.

Adapun untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dari akar rumput, sejak 2018 Kemen PPPA telah mengembangkan model Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. (mdk/lia)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami