Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moeldoko Jawab Tuduhan AHY: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Ini Urusan Saya!

Moeldoko Jawab Tuduhan AHY: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Ini Urusan Saya! Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kampay. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi tokoh gerakan perebutan paksa Partai Demokrat. Terkait hal itu Moeldoko pun angkat bicara.

Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.

"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.

Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikandengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB. Dia menuturkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," beber AHY.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Jokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Jokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus
2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus

Dua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya