Nasir Djamil Bela Menkum HAM Yasonna Laoly
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil tak melihat ada konflik kepentingan antara jabatan Menkum HAM dan politisi PDIP bagi Yasonna Laoly. Menurut dia, jabatan menteri dan kader parpol memang melekat.
"Kalau menurut saya dalam pandangan saya seharusnya tidak boleh ada conflict of interest dan saya tidak melihat ada conflict of interest di dalam posisi Yasonna," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1).
Yasonna menjadi sorota gara-gara simpangsiur keberadaan Harun Masiku. Awalnya Imigrasi dan Yasonna menyebut Harun berada di luar negeri sejak 6 Januari. Namun belakangan diralat, Harun sudah berada di Indonesia pada 7 Januari.
Nasir mengatakan, saat ini bukan hanya Yasonna saja Menteri yang sekaligus kader partai. Dalam kabinet Jokowi saat ini ada sejumlah Menteri bahkan merupakan ketua umum Partai.
Status sebagai kader partai, kata dia, seharusnya tidak mengganggu tugas sebagai Menteri. Profesionalisme, lanjut Nasir, harus dijunjung tinggi.
"Bukan Yasonna Laoly saja (kader partai yang jadi menteri). Ada Airlangga Hartarto juga sebagai Ketua. Jadi menurut saya, itu dikembalikan kepada institusi masing-masing baik Kemenkum HAM, yang punya tupoksi jelas, kemudian juga parpol yang punya kader dan KPK sendiri yang sedang memberantas korupsi," urainya.
"Jadi profesionalisme lembaga Kementerian, profesionalisme lembaga penegak hukum, seperti KPK, itulah yang hari ini harus dipertontonkan kepada masyarakat," tegas dia.
Dia pun tak mau menduga-duga bahwa posisi Yasonna sebagai di Kemenkum HAM menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK dalam kasus Harun Masiku yang menjerat mantan Anggota KPU, Wahyu Setiawan.
"Saya tidak bisa melihat seolah-olah sebab seolah-olah itu, bisa iya bisa enggak. Kalau saya sih enggak, saya tidak melihat bahwa ada kebingungan, kegamangan artinya karena kan masalah penegakan hukum sendiri kenapa penegak hukum risau langsung saja artinya bekerja saja secara profesional independensi dijaga," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemudian komunikasi kembali terjadi pada Juni 2021. Saat itu Syahrul Yasin Limpo mengirimkan dokumen.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaHasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya