Paloh Bakal Tegur Jokowi Jika Usulan Pelantikan Dipercepat Tabrak Aturan
Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak mengetahui akan adanya usulan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dimajukan menjadi 19 Oktober 2019. Menurut Paloh, jangan sampai ada keputusan diambil menabrak aturan berlaku.
"Saya belum dengar, konstitusi tanggal 20 saya bilang tanggal 20, kecuali ada inisiatif KPU barangkali, itu lain cerita," katanya di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Minggu (29/9) malam.
Kendati demikian, apabila hal itu terjadi dan melanggar undang-undang, Paloh akan menegur langsung Joko Widodo (Jokowi).
"Saya belum lihat itu, saya belum pelajari undang-undang itu. Nanti saya buka dulu pengetahuan saya ada larangan enggak, kalau ada larangan saya akan bilang 'eh jangan coba-coba majukan'," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo mengusulkan pelantikan yang seharusnya dilakukan 20 Oktober, maju sebagai 19 Oktober 2019 ini.
"Pak Jokowi mengusulkan pelantikan maju satu hari," ujar Budi, Sabtu (28/9).
Dia menuturkan, itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat bertemu relawan di Istana, Jumat (27/9) kemarin. "(Disampaikan) Pak Jokowi, kemarin," ungkap Budi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPatung Presiden Joko Widodo masih berdiri tegak di ruangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengatakan NasDem telah menerima hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaNdiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaRespons Ganjar itu menanggapi terkait pernyataan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Baca Selengkapnya