PAN Usul Bikin 10 Pimpinan MPR, PDIP Ingatkan Soal Libido Politik

POLITIK | 12 Agustus 2019 21:09 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno tidak setuju dengan adanya usulan penambahan pimpinan MPR dari lima kursi menjadi 10 Kursi. Menurutnya, porsi pimpinan MPR baiknya mengikuti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD an DPRD (UU MD3).

"Enggak, kita jalankan dulu UU MD3 yang sudah dua kali direvisi loh. Jadi dengan dua kali direvisi UU MD3 masa kita revisi lagi hanya untuk mengakomodasi naluri, libido politik dan seterusnya," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).

Hendrawan mengatakan, UU MD3 sekarang sudah berdasarkan asas proporsionalitas. Terlebih lagi UU tersebut sudah dua kali diubah.

"Jangan sebentar-sebentar diubah hanya untuk mengakomodasi libido politik, kalau orang bilang syahwat politik," ungkapnya.

Tambahnya, banyak cara untuk mengakomodir hak partai yang masuk ke parlemen. Salah satunya melalui alat kelengkapan dewan (AKD).

"Itu sebabnya saya mengatakan alat kelengkapan dewan, alat kelengkapan majelis, di MPR itu ada badan pengkajian, badan sosialisasi, ada badan anggaran," ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga memberikan penilaian seperti Hendrawan. Dia pun menegaskan sampai saat ini NasDem belum terpikir untuk merevisi UU MD3.

"Kami belum berbicara terkait revisi UU MD3 ya. Yang ada kami punya komitmen untuk melaksanakan UU MD3 yang sudah kita sepakati bersama, kami belum pernah berbicara bagaimana untuk merevisi," kata Plate.

Plate menjelaskan, UU MD3 tidak bisa direvisi hanya untuk kepentingan politik. Hal itu, kata dia tidak baik untuk demokrasi Indonesia.

"Demokrasi hanya menjadi lebih bermartabat apabila kita konsisten menggunakan aturan-aturan itu dan menguji dengan baik, menerima itu sebagai satu keniscayaan kesepakatan yang sudah kita miliki. Tapi sebagai gagasan silakan saja. Nanti dibahas di fraksi-fraksi di DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan adanya penambahan kursi pimpinan MPR. Dia mengusulkan jumlah pimpinan ditambah menjadi 10 orang.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh pada wartawan, Senin (12/8).

Baca juga:
Wasekjen PAN Usul Pimpinan MPR Ditambah jadi 10 Orang
Sekjen PPP Sebut Kadernya Berpeluang jadi Ketua MPR jika Gunakan Sistem Paket
Sekjen PPP: Jika Disepakati Final Posisi Ketua MPR untuk Golkar, Kami Tak Masalah
PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah
Golkar Minta Pemilihan Pimpinan MPR Jangan Tawar Menawar Kepentingan Politik
Fadli Zon Soal Gerindra Ingin Kursi Pimpinan MPR: Sangat Pantas gitu loh
Airlangga Pastikan Ketua MPR Akan Diisi Kader Golkar

(mdk/rnd)