PDIP: Jangan-Jangan yang Buat Omnibus Law Swasta

PDIP: Jangan-Jangan yang Buat Omnibus Law Swasta
POLITIK | 4 Agustus 2020 21:31 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Panitia Kerja Omnibus Law dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mencurigai draf Omnibus Law Cipta Kerja dibuat oleh pihak swasta. Dia mengkritisi masalah perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diambil alih pemerintah pusat.

Arteria mengatakan, alasan pemerintah mengenai perizinan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Mau nanya saya sekarang, yang buat Omnibus ini sudah baca UU 23/2014 tidak? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta," katanya saat rapat pembahasan RUU Omnibus Law di DPR, Selasa (4/8).

Penjelasan pemerintah tentang peraturan daerah yang bermasalah yang harus dilimpahkan ke pemerintah pusat tak masuk akal jika diatur dalam Omnibus Law. Karena alasan itu sudah dielaborasikan ke dalam 13 pasal di dalam UU 23/2014.

"Jangan kita retorika macam-macam panjang lebar. Ini sudah ada di UU 23/2014 menjadi tujuan di omnibus. Makanya saya ingin pahami, yang mana yang kurang?" ujarnya.

Arteria juga menyinggung Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus mendapatkan persetujuan pusat. Dia mengatakan, pemerintah daerah harus menetapkan RDTR yang telah disetujui pemerintah pusat dalam jangka waktu satu bulan. Hal itu terdapat Dalam Bagian Ketiga RUU Cipta Kerja tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan, RDTR harus disetujui oleh pemerintah pusat.

Baca Selanjutnya: Anggota Komisi III DPR RI...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami