PDIP Khawatir Gabungnya Gerindra ke Koalisi Buat Masyarakat Apatis Demokrasi

POLITIK | 20 Juli 2019 17:04 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Partai Gerindra mau bergabung ke koalisi pemerintah jika tawaran konsepnya di akomodir. Tawaran konsep itu merupakan bargaining politik atau posisi tawar jika diajak bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menganggapi hal tersebut. Menurutnya, tawaran konsep itu sah sah saja. Namun, Gerindra tak cocok gabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lantaran berlawanan pandangan.

"Ketika berlawanan kan berbeda visi, wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, enggak mungkin, tetapi semua harus patuh kepada negara, jadi Pak Jokowi menurut saya gak usah terlalu mengakomodir kepentingan opsisi, jalan aja kenapa sih," kata Effendi di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Effendi khawatir, masyarakat makin apatis terhadap demokrasi dan partai politik bila oposisi gabung ke pemerintah. Sebab, parpol menjadi tidak konsisten.

"Kami kan konsisten juga ketika kamu berbeda visi, berbeda dalan platform dalam kebijakan, bagaimana kita mengakomodir kebijakan energi nya, kebijakan pertanian nya, wong kita gatau," ujarnya.

Effendi menegaskan, platform nawacita Jokowi sudah matang diyakini oleh koalisi Indonesia Kerja. Maka dari itu, platform koalisi Jokowi bisa terganggu bila mengakomodir kepentingan dari luar.

"Kalau kemudian mengakomodir dan dipengaruhi oleh kebijakan dari luar yang kita tidak tahu justifikasinya seperti apa maka akan seperti apa pemerintahan yang akan datang, jadi saya kira ini konsisten sajalah," tegasnya.

Menurutnya, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah cukup menginginkan suasana. Dia tak ingin oposisi di manjakan.

"Dengan ada pertemuan di mana, udah cukup lah, apalagi wong bukan musuh kok, bukan perang kok, hanya konsistensi sifatnya periode 5 tahunan kok, jangan dimanjakan juga," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, partainya menyiapkan konsep sebagai bargaining politik atau posisi tawar jika diajak bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dasco buru-buru membantah jika konsep yang ditawarkan sama dengan upaya bagi-bagi kursi.

Menurut Dasco, konsep tersebut sebagai penegasan supaya tak sekadar bagi-bagi kursi bila seandainya Prabowo memutuskan Gerindra bergabung ke koalisi petahana.

"Ya kalau ke dalam (kaolisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7).

"Kalau (konsep) itu semua diakomodir (pemerintah) artinya ya (Gerindra masuk) di dalam (pemerintahan). Kalau pun di luar ya dengan kritik membangun," sambung Dasco.

Dasco mengungkapkan, konsep yang ditawarkan Gerindra kepada pemerintah tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Namun Dasco tidak bisa menjelaskan detail mengenai konsep kemandirian dalam pangan dan energi.

Bila konsep tersebut diterima pemerintah, Gerindra akan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi jabatan strategis eksekutif yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan.

"Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dielaborasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya," terangnya.

Meski demikian, hal ini perlu dibahas lebih lanjut. Dia menyebut konsep tersebut baru sekadar tawaran. "Konsep konsep itu kan baru ditawarkan. Nanti kalau diterima atau nggak kan mesti diskusi lebih lanjut. Jadi belum tentu diterima," ucap Dasco.

(mdk/rhm)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com