PDIP Minta Masyarakat Rasakan Implementasi UU KPK Hasil Revisi

POLITIK | 9 Oktober 2019 09:23 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta masyarakat pendukung pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merasakan lebih dulu bagaimana implementasi beleid hasil revisi. Sebab, dia menilai, keliru gerakan yang mendesak agar Presiden Jokowi bisa segera mengeluarkan Perppu. Sebab undang-undang (UU) itu saat ini masih belum diundangkan.

"Jangan dibiasakan dengan tata pemerintahan yang kurang baik. UU saja belum disahkan lalu sudah muncul wacana mengeluarkan perppu, padahal UU tersebut diambil dgn kesepakatan bulat," ujarnya usai bersilaturahmi di Ponpes Luhur Al Tsaqasah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.

Dia menjelaskan, partainya tetap menampung segala masukan dan aspirasi yang beredar di masyarakat. Sebab selama ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menolak tindakan korup bagi siapa pun kadernya.

"Ini kan semangatnya antikorupsi. Maka mari kita berikan waktu untuk membuktikan bahwa justru revisi UU KPK semangat untuk memberantas korupsi akan jauh lebih hebat lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita utamanya berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9).

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Wapres Jusuf Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir
Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?

(mdk/fik)