PDIP Terbelah Gara-gara Rasuah

POLITIK | 28 Januari 2020 07:06 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sekjen partai penguasa, Hasto Kristiyanto berada di pusaran kasus suap mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Dalam statusnya sebagai saksi, Hasto telah dipanggil KPK, Jumat (24/1).

Melihat lebih dekat ke internal PDIP pasca terkuatnya kasus suap tersebut, beberapa kader gusar dengan aksi KPK menangkap dua mantan caleg yakni Saeful Bahri dan Agustiani Tio. Satu caleg PDIP lainnya, Harun Masiku, dimasukkan dalam daftar buronan. Citra partai jadi taruhan.

PDIP terbelah menyikapi sengkarut kasus pengurusan pergantian kursi anggota DPR dari almarhum Nazaruddin Kiemas yang diinginkan Harun Masiku di dapil Sumsel I. Petinggi PDIP, Puan Maharani disebut ikut gusar melihat manuver partai banteng di bawah komando Hasto Kristiyanto.

Satu sumber merdeka.com di internal PDIP mengungkap kegusaran Puan atas kasus yang mencoreng wajah partai. Namun dia tak bisa berbuat banyak. Sebab, ada faksi lain yang tak kalah kuat di belakang petinggi partai yang disebut terlibat. Lalu Puan cenderung memposisikan diri di luar partai.

"Itu tanyanya ke Partai PDI Perjuangan. Bukan ke Ketua DPR," kata Puan saat ditanya tentang kasus Harun Masiku ditemui di Yogyakarta, 20 Januari lalu.

1 dari 3 halaman

Kandang Banteng Terbelah

Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto mengakui, kandang banteng terbelah menyikapi kasus Harun Masiku. Namun, kata Bambang, dalam sebuah organisasi, perdebatan yang terjadi jelang pengambilan keputusan adalah hal biasa.

Khususnya terkait pembentukan badan hukum untuk 'meluruskan' derasnya pemberitaan tentang Harun Masiku. PDIP bermanuver dengan membentuk tim hukum, sowan ke Dewan Pers dan polisi. Langkah ini dinilai berlebihan. Sejumlah kader PDIP menganggap hal ini sebagai sikap yang terlalu reaktif.

"Itu biasa. Faksi A, faksi B faksi C, Ada. Ada saya yakin di TNI pun ada di Polri saya yakin ada (kubu-kubuan)," jelas Bambang di DPR.

Bambang juga menanggapi adanya orang-orang yang tak suka dengan keputusan PDIP yang seolah membela habis-habisan sang Sekjen dalam perkara ini. Termasuk kabar Puan Maharani yang tak berada di belakang Hasto.

Sekali lagi Bambang menegaskan, perbedaan hal yang lumrah. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan organisasi, maka semua harus dijalankan. Mau tidak mau atau suka tidak suka.

"Kalau itu (ada yang tidak suka keputusan) misalnya subjektif sangat mungkin, tetapi itu tidak mengurangi kalau dia diperintah kemudian berhenti. Misal anggap si X enggak cocok dengan keputusan partai misal pak sekjen, tapi kita pasti ikut," lanjut Bambang.

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Andreas Hugo Pareira membantah partainya reaktif menanggapi kasus Harun Masiku. Dia mengatakan, tim hukum dibentuk untuk melawan upaya framing yang dilakukan pihak tertentu untuk menyudutkan PDIP.

Dia melihat ada opini yang hendak dibentuk bahwa PDIP melawan KPK. Hal ini yang perlu diluruskan. Hal itulah yang menjadi salah satu fungsi tim hukum.

"Ada framing begini-begini, ini bahaya. Kejahatan framing itu berbahaya," jelas Andreas.

Sementara Politikus senior PDIP, Effendi Simbolon ogah menanggapi perkara Harun Masiku yang membelit sejumlah caleg partainya. Effendi dikenal keras berseberangan dengan internal PDIP.

Kali ini, Effendi lebih memilih diam. Dia tak berminat mengomentari kasus ini. Memilih untuk berlalu saat ditanya tentang kasus tersebut.

2 dari 3 halaman

Bu Tio yang Terkenal

Agustiani Tio Fridelina, bikin geger internal PDIP. Namanya memang tak banyak dikenal publik. Tapi dikenal baik di internal partai banteng sebagai 'orang dekat' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tio, sapaan karibnya, terjaring operasi KPK dalam kasus suap eks anggota KPU Wahyu Setiawan.

Sumber di PDIP mengatakan, pola permainan meminta uang kepada sejumlah kader di daerah itu kerap dilakukan Tio dan telah diketahui banyak kader.

Salah satu contohnya di Pilkada serentak 2018. Tio disebut menjanjikan si calon kepala daerah menang di pilkada ulang. Namun hasilnya tetap kalah.

"Uangnya diambil, calonnya tetap kalah," kata sumber ini.

Hasto berkali-kali membantah terlibat dalam pusaran suap yang melibatkan Tio, Wahyu Setiawan, Harun Masiku dan Saeful Bahri. Saat hendak dikonfirmasi tentang permainan Tio, Hasto menolak menjawab.

Dia hanya ingin menjawab pertanyaan seputar keterangan di KPK sebagai saksi Saeful. Dalam pemeriksaan, setidaknya ada 24 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada orang nomor dua di partai penguasa itu.

"Cukup saya sudah berikan, kita percayakan pada proses hukum dan saya datang dengan sebuah niat baik," kata Hasto di KPK.

3 dari 3 halaman

Calo dan Makelar Bikin Resah

Fenomena jual nama di kalangan PDIP memang kerap terjadi. Hal itu diakui Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Andreas Hugo Pareira. Dia menilai, praktik ini bisa dibilang pemerasan dan sering terjadi. Petinggi partai dibuat resah.

Contohnya di Pilkada. Dengan modus mencari tahu calon yang potensial akan diusung partai. Kemudian tanpa komando partai, si calo menemui calon tersebut dan meminta sejumlah uang.

Dia menceritakan saat Pilgub Jawa Barat 2018. Si calo mendengar calon potensial yang akan diusung, kemudian menghadap. Mengiming-imingi rekomendasi dengan bayaran sejumlah uang.

"Kalau itu banyak. Dengar-dengar terus mereka jual-jual di luar. Pusing kita. Ketika saya di DPP dulu tiap mau Pilkada itu. Di sini juga banyak. Janjikan ini lah. Kalau dia ngomong sama saya. Kalau ada orang yang datang atas nama DPP. Dia pergi peras orang, terus dia pergi minta orang uang terus kemudian tidak dapat. Orang pikir kita yang minta," jelas Andreas.

Dikonfirmasi soal benar tidaknya Tio bermain atas kendali petinggi partai, Andreas tidak menjawab secara lugas. Hanya saja, dia merasa aneh dengan modus yang terjadi dalam kasus Harun Masiku ini.

Sebab, secara logika, sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan suap. Karena itu, dia heran, untuk apa memberikan uang.

"Saya kalau pikir-pikir, buat apa sih harus bayar lagi. Dia kita sudah kasih dia kesempatan jadi PAW. Terus harus suap lagi KPU untuk dia. Kalau dia mau bayar dari uang dia pasti," kata Andreas.

Dalam sidang etik DKPP, tersangka eks Anggota KPU, Wahyu Setiawan bahkan secara gamblang menyebut tiga Caleg PDIP yakni Tio, Saeful dan Donny Tri Istiqomah sebagai makelar.

Ketiga orang itu ditangkap saat operasi tangkap tangan KPK. Hanya Donny yang tidak ditetapkan tersangka oleh KPK, karena profesinya sebagai advokat.

Dalam sidang itu, Wahyu mengklaim telah menyatakan tak bisa melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) Riezky Aprilia dengan Harun Masiku. Bahkan, dia mengatakan telah meminta Ketua KPU Arief Budiman untuk menghubungi Harun, menyatakan KPU tak bisa mengeksekusi surat dari PDIP.

"Yang saya maksud makelar ya tiga orang yang menemui saya, karena saya menyampaikan ini prinsipnya tidak bisa. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan itu dengan berbagai cara. Itulah makna makelar yang saya sampaikan," ujar Wahyu, Rabu 15 Januari saat jalani sidang DKPP.

Wahyu sendiri menyatakan dirinya dalam posisi sulit. Sebab, dia mengenal baik Tio, Donny dan Saeful. Karena itu, terpaksa bertemu dengan mereka meski mengakui akan melanggar kode etik sebagai anggota KPU.

"Ketua kalau ketua bisa berkomunikasi dengan Harun tolong disampaikan bahwa permintaan PDIP melalui surat tidak mungkin bisa dilaksanakan, kasihan Harun," kata Wahyu.

Sementara KPK, tidak mau menjelaskan tentang peran Tio yang dikabar sebagai seorang pemain lama di PDIP. Sebab, menurut KPK, hal itu sudah masuk ke dalam materi penyidikan.

"Tentang materi pemeriksaan, belum bisa saya sampaikan," tulis Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi merdeka.com.

Reporter: Wilfridus Setu Embu, Ahda Bayhaqi, Yunita Amalia (mdk/noe)

Baca juga:
Ribut-ribut PDIP dan Demokrat Saat Rapat Bersama KPK Bahas Kasus Harun Masiku
PDIP dan Gerindra Sepakat Berkoalisi di Pilkada Depok, Usung Pradi Supriatna
PDIP Duga Artidjo Ditaruh di Dewan Pengawas KPK Agar Masyarakat Tenang
Pengacara Akui Wahyu Setiawan Sudah Ditanya KPK Soal Hasto dan PAW Harun Masiku
KPK Periksa Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Ketua KPK: Yang Menyembunyikan Harun Masiku, Kita Tangkap

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.