Pelantikan Gus Dur Jadi Presiden Saat Indonesia Tengah Terpuruk

Merdeka.com - Bangsa Indonesia tengah terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Kondisi politik dalam negeri juga tidak stabil pasca-Soeharto dilengserkan sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa.

Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik tahta. Namun dia tidak lama menjabat. Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi presiden RI keempat menggantikan Habibie.

Selain dua permasalahan di atas, ancaman perpecahan (disintegrasi) wilayah-wilayah kepulauan NKRI juga menjadi pekerjaan rumah Gus Dur. Pada pemerintahan Habibie sebelumnya, Timor Timur lebih dulu memilih merdeka melalui jajak pendapat pada 1999. Kondisi negara diperparah dengan masalah pemberontakan di Aceh dan Papua, kerusuhan Ambon dan Poso, serta reformasi birokrasi warisan Soeharto.

Penulis buku Biografi Gus Dur, Greg Barton, mengisahkan detik-detik terpilihnya Gus Dur menjadi presiden. Beberapa jam sebelum penghitungan suara dimulai, kebanyakan orang menganggap bahwa Megawati akan melaju untuk meraih kemenangan. Sebab pada Pemilu, partai PDI-P yang mengusung Megawati, meraih suara terbanyak.

Namun kejutan muncul ketika Habibie (incumbent) yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon presiden. Praktis, hanya tersisa Gus Dur dan Megawati.

Kala itu pemilihan presiden masih menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan anggota MPR. Ketika penghitungan mulai dilakukan, Mega pada awalnya memimpin, namun perlahan namun pasti, perolehan suara Gus Dur yang disokong kubu Poros Tengah dapat mengimbangi perolehan suara Megawati.

Bahkan, keadaan berbalik ketika pada penghitungan akhir Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak. Gus Dur jadi Presiden. Dengan diiringi lantunan salawat badar, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing ke podium untuk disumpah menjadi presiden.

Pidato perdana usai diambil sumpah jabatan sebagai Presiden, Gus Dur menyampaikan pidato pertamanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting untuk mempertahankan keutuhan wilayah bangsa.

"Karena itu, kita tetap tidak bisa menerima adanya campur tangan dari negara lain atau bangsa lain kepada bangsa dan negara kita. Apa pun akan kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah kita, untuk mempertahankan harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat!" tegas Gus Dur dikutip dari www.nu.or.id.

"Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi kehidupan yang sentosa bagi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan, ini tugas yang berat. Apalagi karena pada saat ini kita tengah didera oleh perbedaan paham yang sangat besar oleh longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai bangsa," tambahnya.

Gus Dur Dilengserkan

Pada akhir pidato, Gus Dur berbicara mengenai hakikat demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi.

"Karena itu, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan perbedaan agama," jelasnya.

Roda pemerintahan yang dijalankan Gus Dur ternyata tak berlangsung lama. Kebijakan-kebijakan yang diambilnya ternyata tidak selalu dianggap benar. Gus Dur juga harus berhadapan dengan lawan politik sisa-sisa rezim Soeharto.

Untuk menyelesaikan masalah ancaman disintegrasi misalnya. Seperti dikatakan Gus Dur dalam acara Kick Andy pada 2010. Dia mengunjungi 50 negara di lima benua tujuannya untuk melobi dan meyakinkan negara lain bahwa kondisi Indonesia kondusif.

Kunjungan ala Gus Dur ini dikritik berbagai pihak dan dianggap pemborosan anggaran karena ongkosnya mencapai sekitar Rp 105 miliar. Perinciannya, Rp 40 miliar untuk biaya perjalanan dan Rp 65 miliar untuk membayar tagihan sewa pesawat Garuda Indonesia. Tapi apa jawaban Gus Dur. "Tapi eksistensi Indonesia di mata Dunia harganya lebih mahal dari itu," ujarnya.

Dia menjelaskan, tugasnya sebagai presiden ketika itu adalah menjaga NKRI agar tidak terpecah belah pasca-reformasi 1998. Sebab perpecahan telah mengancam negeri ini. Oleh sebab itu, untuk menjaga negeri ini agar tetap utuh, dibutuhkan lobi-lobi dan pengakuan dari negara-negara lain di dunia. "Dan berhasil to," kata Gus Dur.

Gus Dur juga sempat menggagas Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Dia juga membubarkan Kementerian Sosial karena dianggap sarang koruptor, serta membubarkan Kementerian Penerangan.

Kurang lebih selama 21 bulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur merombak kabinet di tengah jalan. Dia juga berulang kali memecat menteri, misalnya Wiranto, Jusuf Kalla, Laksamana Sukardi, Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa menteri lain. Bahkan dalam guyonannya, Jusuf Kalla menyebut, "Gus Dur setiap dua bulan sekali memecat menteri."

Kebijakan Gus Dur yang progresif ini tentu menjadi sasaran kritik. Apalagi, Gus Dur juga beberapa kali terlibat perseteruan dengan DPR. Bahkan hubungan Gus Dur dan DPR ini mencapai titik nadir yang berujung pada pemakzulan pada 23 Juli 2001. Dia digantikan wakilnya Megawati Soekarnoputri.

Sebagai presiden arah pikiran Gus Dur memang dikenal sulit ditebak. Pada kurun waktu tersebut, menurut Barton, hubungan antara Gus Dur dengan banyak pihak menjadi tidak baik, misalnya dengan DPR, media, dan TNI (terutama setelah memecat Wiranto). Berbagai media di dalam maupun luar negeri ramai-ramai mengkritik Gus Dur.

Hingga bulan-bulan terakhir menjelang pelengseran, Gus Dur diterpa banyak masalah dan isu kasus korupsi. Mulai dari masalah politik, perseteruan dengan DPR, hingga dugaan kasus korupsi Buloggate dan Bruneigate (yang tidak pernah terbukti sampai kini). Puncaknya ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.

Hingga akhirnya pada 23 Juli 2001, Gus Dur dituntun ke depan Istana memakai celana kolor dan kaos sambil melambaikan tangan. Gus Dur dilengserkan.