Hot Issue

Pengadil Pemilu Tercoreng Etik Anggotanya

Pengadil Pemilu Tercoreng Etik Anggotanya
Komisioner KPU Evi Novida Ginting. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
POLITIK | 14 Januari 2021 09:51 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - KPU lagi-lagi menjadi sorotan. Giliran Ketua KPU Arief Budiman yang kena sanksi. Dia dicopot dari jabatan ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kasus Arief Budiman menambah daftar anggota pengadil pemilu periode 2017-2022 yang tersandung perkara etik maupun hukum.

DKPP menilai, Arief telah melanggar kode etik karena menemani rekannya, Evi Novida Ginting, melakukan gugatan ke PTUN, April lalu.

Arief mendampingi Evi yang memperjuangkan haknya karena dipecat sebagai anggota KPU melalui putusan DKPP.

DKPP menilai, meski Arief hadir sebagai pribadi, masih melekat jabatan ketua KPU yang tidak memiliki ikatan emosional kecuali ketentuan hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Kehadiran Arief itu dinilai berimplikasi pada pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP.

Arief dinilai telah besikap bertentangan dengan kode etik bahwa setiap penyelenggara pemilu wajib menghargai sesama lembaga penyelenggara pemilu sesuai ketentuan pasal 157 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017. DKPP berpandangan, teradu melanggar pasal 14 huruf c juncto pasal 15 huruf a dan huruf e juncto pasal 19 huruf c dan e peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu," jelas Anggota DKPP Didik Supriyanto dalam membacakan putusan.

Sebelum Arief, anggota KPU Evi Novida Ginting juga diberhentikan DKPP. Presiden Joko Widodo juga sudah menerbitkan Keppres. Putusan itu yang akhirnya menjadi bahan gugatan Evi ke PTUN. Gugatan ini yang memicu Arief dipecat.

Meskipun pada akhirnya, gugatan berakhir dengan kemenangan Evi. Lantas Evi kembali menjadi komisioner KPU. Surat pemecatan Jokowi batal.

Evi diberhentikan berdasarkan putusan DKPP dalam perkara 317-PKE-DKPP/X/2019 yang diadukan Hendri Makalausc, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6.

Evi, bersama Ketua dan anggota KPU lainnya, dinilai melakukan intervensi terkait perubahan perolehan suara pengadu dalam sejumlah tahapan.

Namun, Evi sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU RI memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Baca Selanjutnya: Ada yang Ditangkap KPK...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami