Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu

Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu
Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com
POLITIK | 2 April 2020 20:26 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua Kode Inisiatif Very Junaidi mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk penundaan Pilkada dapat mengubah di luar hal penundaan karena Covid-19. Very mengusulkan perubahan skema anggaran Pilkada yang diserahkan kepada daerah.

"Hal lain, untuk kita bisa usulkan soal anggaran. Repot sekali kalau kemudian anggaran pilkada harus diserahkan ke APBD," ujarnya dalam diskusi melalui teleconference, Kamis (2/4).

Very menuturkan, terdapat kesulitan dengan skema anggaran seperti ini. Misalnya, sulitnya berkoordinasi dengan kepala daerah terkait anggaran Pilkada. "Saya setuju anggarannya diambil alih APBN," kata dia.

Merespons itu, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthomi mengatakan, sejak awal KPU mendorong anggaran Pilkada bersumber dari APBN.

Keuntungannya, dari kepastian waktu lebih mudah. Pramono mencontohkan penganggaran Pemilu nasional, KPU RI tinggal mengajukan usulan lalu mengalokasikan ke daerah-daerah.

Sedangkan, jika anggaran bersumber dari APBD harus koordinasi dengan Pemda. Kata Pramono, KPU merespons dari daerah memberikan ketidakpastian waktu.

"Selama ini kan masing-masing daerah berkomunikasi dengan pemda masing-masing, respons daerah yang membuat ketidakpastian waktunya lebih tinggi," kata dia.

Baca Selanjutnya: Keuntungan berikutnya jika bersumber dari...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami