Percaya Kejagung, PDIP Tolak Pansus Jiwasraya

Percaya Kejagung, PDIP Tolak Pansus Jiwasraya
POLITIK | 19 Januari 2020 13:02 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan, sudah tak ada lagi urgensi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus dugaan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya. Korupsi tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp 13 triliun.

"Kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga, kita tidak melihat urgensinya lagi harus bentuk Pansus itu yang sudah disepakati," kata Deddy di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Lalu, untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja). Nantinya, setiap komisi terkait bekerja sesuai kebutuhan tanpa mengganggu kinerja penyidikan dan penyelidikan yang ditangani Kejaksaan Agung.

"Misalnya, Komisi VI DPR kan tidak perlu harus memanggil OJK kan misalnya itu nanti akan dilakukan oleh komisi XI dan seterusnya sehingga akan paralel kerjanya," ujarnya.

Selain itu, ia menghargai sejumlah fraksi yang masih ingin tetap adanya pembentukan Pansus. Namun, mayoritas di DPR saat ini sepakat cukup pembentukan Panja.

"Kita bisa bekerja sesuai dengan tujuan dan kewenangan masing-masing secara paralel itu yang terjadi," ungkapnya.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal membentuk panitia khusus (Pansus) kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keputusan dewan adalah meminta komisi terkait untuk membentuk panitia kerja.

"Oleh karena itu kami akan melakukan hal-hal yang menurut kami juga langsung merespons dari pemerintah, yaitu kemudian meminta kepada komisi-komisi terkait untuk langsung saja," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Dasco menjelaskan, Komisi VI yang membawahi BUMN dapat melakukan pengawasan terhadap Jiwasraya dan Asabri. Komisi XI akan mengawasi dari segi keuangan dua asuransi negara. Terakhir, Komisi III juga dapat mengawasi penegakan hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung.

Keputusan tersebut diambil usai DPR melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Kapolri. Kata Dasco, tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk tak membentuk Pansus. (mdk/rnd)

Baca juga:
Demokrat: Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan
Kasus Jiwasraya Dinilai Karena Kealpaan OJK
Investasi Turun, Taspen Masuk Pengawasan Ombudsman
Tak Hanya Pidana, Pemegang Polis Minta Pelaku Kasus Jiwasraya Dimiskinkan
Ombudsman Sebut Bursa Efek Indonesia Kumuh seperti Pasar Kramat Jati

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami