Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara

Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara
Aboe Bakar Alhabsy. ©dpr.go.id
POLITIK | 9 April 2020 11:33 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perppu ini dianggap memangkas kewenangan DPR karena hampir semua kewenangan penganggaran diambil alih oleh pemerintah.

Mulai dari penentuan defisit, besaran belanja wajib, pergeseran anggaran, surat utang, pinjaman hingga hibah. Aturan ini termuat dalam Pasal 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Semua bisa diatur sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan DPR. Lantas buat apa kita membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan, sedangkan semua kewenangan itu sekarang diambil alih oleh pemerintah," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Aboebakar Alhabsyi, Rabu (8/4)

Berikut rincian pasal penganggaran dan pembiayaan:

Baca Selanjutnya: Bunyi Pasal...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami