Perseteruan Panjang Fahri Hamzah vs Elite PKS sampai Minta Sita Aset

POLITIK | 24 Juli 2019 05:00 Reporter : Desi Aditia Ningrum

Merdeka.com - Kemelut di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terjadi. Perseteruan antara politikus PKS Fahri Hamzah dengan elite PKS belum juga usai. Terbaru, Fahri Hamzah mengajukan permohonan sita aset terhadap 5 orang pengurus PKS.

Permohonan itu tentu makin memperkeruh persoalan. Perdamaian Fahri dan elite PKS nampak semakin jauh. Lalu bagaimana awal perseteruan hingga akhirnya Fahri Hamzah mengajukan sita aset? Berikut ulasannya:

1 dari 5 halaman

Berawal Dari Pemecatan Fahri

Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu. Hal itu dilanjutkan dengan penandatanganan SK pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Fahri dipecat karena dinilai berlebihan membela Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Fahri tak terima dengan keputusan itu lantaran alasan pemecatan dianggapnya tak jelas.

2 dari 5 halaman

Gugat ke Pengadilan

Fahri Hamzah tak terima dengan keputusan PKS yang telah mendepaknya dari partai berlambang padi dan kapas itu. Fahri kemudian menggugat PKS ke pengadilan. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Adapun pihak-pihak yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abi Sumaid. Gugatan Fahri kemudian dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan juga mewajibkan PKS juntuk membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

3 dari 5 halaman

PKS Ajukan Banding

Perseteruan tak berhenti. Atas putusan pengadilan itu, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun upaya PKS gagal dan kalah lagi. Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, ternyata permohonan PKS ditolak.

Hingga Januari 2019, perseteruan Fahri Hamzah dan PKS nampaknya belum menemukan titik terang. Meskipun Fahri berhasil memenangkan kasasi atas gugatan PKS terhadap pemecatan dirinya, Fahri melalui kuasa hukumnya mendesak agar petinggi PKS melaksanakan putusan pengadilan yang mewajibkan bayar ganti rugi Rp 30 miliar.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi PKS, maka kedudukan Fahri Hamzah tetap sah sebagai kader PKS, Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, MA juga menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PKS terkait dengan gugatan kerugian immaterial yang dialami Fahri.

4 dari 5 halaman

Laporkan Presiden PKS ke Polisi

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sempat melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya. Dia akan melaporkan Sohibul secara pidana karena tindakan yang dilakukan terhadapnya sudah cukup fatal. Di antaranya yakni pemalsuan dokumen, dugaan fitnah, permufakatan jahat, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Namun laporan itu akhirnya dicabut. Dia batal mencabut laporan atas dugaan pencemaran nama baik tersebut. Fahri tetap memproses Sohibul di jalur hukum karena tidak adanya itikad baik.

Alasan lain Fahri batal mencabut laporannya setelah melihat geliat serampangan oleh PKS dengan memecat sejumlah kader dan menjatuhkan hukuman tanpa dasar memadai. Fahri sekaligus Wakil Ketua DPR itu juga merasa gerah dengan kinerja PKS saat ini.

5 dari 5 halaman

Ajukan Sita Aset

Politisi PKS Fahri Hamzah melayangkan permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan, lantaran sebelumnya, 5 orang pengurus PKS, selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri, tak hadir saat dipanggil oleh Juru Sita PN Jakarta Selatan.

"Mereka adalah Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi. Jadi Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami," kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Dalam berkas suratnya, Mujahid melampirkan daftar aset, milik pribadi dari kelima orang tergugat. Seperti aset bergerak dan aset tetap dengan total sekitar Rp 30 miliar.