Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penerapan Pilkada Asimetris di Indonesia. Artinya, tidak semua daerah menerapkan sistem Pilkada langsung, tergantung indeks demokrasi daerah tersebut.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, Pilkada Asimetris sudah diterapkan saat ini di beberapa daerah. Misalnya di Aceh dan Yogyakarta, bentuk pemilihan yang dilakukan dua daerah tersebut dikategorikan sebagai Asimetris.
"Pilkada asimetris bukan lah hal baru. Pilkada Aceh dengan keberadaan partai politik lokal, Pilkada Yogyakarta yang tanpa Pilgub, dan Pilkada DKI dengan tanpa Pilbub/Pilwakot merupakan beberapa pilihan asimetris yang ada di Indonesia saat ini," jelas Titi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (22/22).
Dia menjelaskan, beberapa tempat yang sudah menerapkan Pilkada Asimetris bukan tanpa sebab. Melainkan karena sejarah politik yang panjang dari bangsa Indonesia.
Sehingga, dia tidak setuju jika Pilkada Asimetris yang diusulkan oleh Mendagri diterapkan tanpa kajian yang mendalam. Apalagi terkesan terburu-buru.
"Namun pilihan itu didasarkan oleh sejarah panjang politik dan sosial kultural suatu daerah. Bukan karena kebijakan elit semata yang datang tiba-tiba. Aceh misalnya karena bagian dari resolusi konflik, Yogyakarta karena sejarah politik dan sosial kultural, dan DKI Jakarta karena daerah istimewa Ibu kota berkaitan dengan kepentingan pembangunan ekonomi," tegas Titi.
Titi menginginkan, usulan Mendagri itu mestinya dilakukan berdasar prinsip untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Bukan malah mempersempit ruang kontrol publik untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berorientasi untuk pelayanan publik, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Indikator evaluasi juga harus komprehensif dan tidak parsial, dengan proses yang partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Bukan sekadar diputuskan segelintir orang secara elitis," ungkap Titi.
Dia menambahkan, Pilkada asimetris berupa pilihan tidak langsung untuk beberapa daerah harus dilakukan dengan pertimbangan yang spesifik dan benar-benar terukur. Misal di Papua, karena konflik yang sulit dicegah, perpecahan berujung kekerasan yang berulang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada, manipulasi suara secara sistematis dan masif, harus mampu dibuktikan fakta-faktanya secara terbuka kepada publik.
"Tapi pilihan ini adalah pilihan sementara atau temporary measure. Sebagai afirmasi menuju pemilihan dengan partisipasi langsung rakyat. Pada akhirnya semua daerah diharapkan bisa memfasilitasi hak politik warganya," tutup Titi. (mdk/rnd)
Baca juga:
Alasan Kemendagri Evaluasi Pilkada Langsung, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Denny Indrayana Sebut Potensi Politik Uang Tetap Ada di Pilkada Langsung atau Tidak
Wali Kota Solo Setuju Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Polemik Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian
Soal Polemik Sistem Pilkada, KPU Serahkan Keputusan ke DPR
Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, Ridwan Kamil Usulkan Digital Voting Seperti India
Soal Pilkada Asimetris, Gubernur Jatim Tunggu Arahan Jokowi
Denny Indrayana Sebut Potensi Politik Uang Tetap Ada di Pilkada Langsung atau Tidak
Misteri Tewasnya WNI di Kapal Berbendera China
Wali Kota Solo Setuju Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Polemik Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian
Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, Ridwan Kamil Usulkan Digital Voting Seperti India
Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Dengarkan Pendapat Publik
DPR akan Kaji Usulan Mendagri Tito Karnavian Soal Pilkada Asimetris
PPP Tolak Wacana Pilkada Asimetris Berdasarkan Daerah
Mengaku Polisi, Pria Ini Ajak Gadis dan Istri Orang Video Call Seks
Polisi Bekuk Sindikat Pencurian Traktor di Bantul
Deretan Dampak Buruk yang Muncul pada Tubuh dari Kebiasaan Makan Terlalu Cepat
6 Tempat Wisata Baru yang Viral di Tahun 2019
Tak Bayar Pajak Dana Desa, 15 Rekening Desa di Garut Diblokir
Menikmati Kota Paris Saat Lomba Paddle Nautic di Sungai Seine
65 ASN dan Honorer di Palembang Kedapatan Ngemal Saat Jam Kerja
Erwin Gutawa Suguhkan Konser Mendiang Chrisye dengan Konsep Unik
2 Orang Meninggal di Kediri Tertimpa Pohon Akibat Hujan Deras Disertai Angin
PDIP Panggil Anggota DPRD Solo Usai Ambil Formulir Calon Kepala Daerah
Temukan Narkoba, BNN Rekomendasikan Pemprov DKI Sanksi Tiga Tempat Hiburan Malam
Senggolan di Jalan, Sepasang Kekasih Aniaya Pengendara Motor
PAN Nilai KPU Lampaui Kewenangan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada
Dugaan Penyelundupan Mobil Mewah Harus Dituntaskan
Gadis 19 Tahun Nekat Sayat Tangan di Toilet Mal Ciputra Pekanbaru
Bangun Pemimpin Jujur, NasDem Tolak Eks Koruptor
FX Rudy Sebut Kader Daftar ke PDIP Jateng Mau Ikut Pilkada Tak Tahu Aturan
Langgar Aturan, 25 WNA Asal Afrika Diamankan di Tangerang
Pekerja Disabilitas di BUMN Kurang dari 1 Persen
Gerindra: Tak Bisa Halangi Gibran Maju Pilkada Cuma Karena Anak Jokowi
Sidang Uji Materi Revisi UU KPK
KPK Minta Gaji PNS Diselaraskan, Ini Jawaban Sri Mulyani
Rugikan Negara Rp 177 M, Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut Ditahan
Hati-hati, Lowongan Kerja Fiktif Rugikan Korban Rp 115 Juta
6 Program Pemerintah Agar UMKM Naik Kelas
Berawal dari Musik Dugem, Perempuan Muda Dibunuh Pacar yang Cemburu Buta
ASN Kabur Acara Pengajian, Wakil Walikota Serang Gembok Gerbang Pemkot
Capaian Kejagung Dalam Menindak Kasus Korupsi Sepanjang 2019