Pimpinan MPR Bahas Rencana Amandemen UUD 1945 dengan SBY usai Pelantikan Jokowi

POLITIK | 16 Oktober 2019 23:20 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan SBY untuk membahas amandemen UUD 1945. Pertemuan itu kemungkinan dilakukan setelah pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.

"Hanya beliau mengatakan beliau akan mengundang lagi pada saatnya nanti tapi tentu setelah pelantikan. Mungkin satu bulan sekali, atau dua bulan kemudian. Itu baru diadakan pertemuan lagi, dan di situ mungkin beliau akan memberikan masukan-masukan," kata Syarief usai bertemu SBY.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam pertemuan lanjutan bukan SBY yang mengundang pimpinan MPR untuk membahas amandemen UUD 1945. Tetapi, MPR yang berharap ada pertemuan lanjutan antara pimpinan MPR dan SBY.

"Jadi MPR mengharapkan sekali ada pertemuan lanjutan, secara continue malah," ungkapnya.

Syarief mengatakan, SBY belum memberikan sikap apakah ini UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh ataupun terbatas. Kata dia, SBY ingin MPR menampung masukan sebanyak-banyaknya soal rencana amandemen ini.

"Pada dasarnya Pak SBY mengharapkan agar kalau ada suara-suara masyarakat demikian lebih bagus kita dengarkan. Ya kita dengarkan," ucapnya.

Baca juga:
Bertemu Jokowi, Ketua MPR Pastikan Tak Ubah Pemilihan Presiden dan Periode Jabatan
Wacana Amandemen UUD 1945, Bamsoet Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas

(mdk/gil)