PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

POLITIK | 15 Oktober 2019 11:55 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya ingin amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Hal ini, berkaitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan Partai NasDem sepakat untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.

"PKB pada posisi terbatas. Fokus saja dulu pada Indonesia ini perlu blue print pembangunan itu aja," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).

Jazilul menjelaskan, PKB hanya ingin fokus pada mengamandemen UUD bagian Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kata dia, itu dilakukan agar amandemen tidak terlalu melebar.

"Sementara ini PKB satu GBHN. Tapi kan terus melihat perkembangan masyarakat dan juga cara bekerjanya nanti di panitia ad hoc. Kalau dibebani dengan banyak isu kalau dibebani dengan banyak perubahan, tentu nanti tidak selesai itu dalam satu periode ini," ungkapnya.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini menegaskan akan membahas amandemen setelah pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan. Diawali dengan mengumpulkan pandangan tentang haluan negara dari para pakar.

"Itu cara kerjanya MPR. Setelah mengumpulkan para pakar yang terkait yang memiliki konsep soal haluan negara dikumpulkan. Nanti di situ yg bekerja panitia ad hoc. Tentang amandemen," ucapnya.

Sebelumnya, pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate saat membacakan kesepakatan politik usai pertemuan di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

Baca juga:
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Bertanya Soal Amandemen UUD 1945
MPR Buka Ruang Konsultasi untuk Dengar Suara Publik Soal Amandemen UUD 1945

(mdk/bal)