PKS Soal Ahok akan Jadi Bos BUMN: Apakah Patut dari Anggota Partai Politik?

POLITIK | 15 November 2019 04:31 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut akan menjadi komisaris di BUMN. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan kepantasan Ahok menjabat sebagai komisaris BUMN karena statusnya sebagai kader partai politik.

"Menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja. Tetapi Pak BTP (Basuki Tjahaja Purnama) setahu saya sudah jadi anggota partai politik. Jadi menurut saya apakah patut anggota partai politik," kata Mardani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Mardani mengingatkan agar Ahok konsisten dalam memilih jalan politik yang dipilih. Jika ingin jadi komisaris, lanjut Mardani, Ahok harus melepas posisinya sebagai kader PDIP.

"Kalau mau jalur politik ya di jalur politik. jangan di jalur yang lain, ini baik buat edukasi publik. Etika-etika moralitas kepentingan-kepentingan," ungkapnya.

"Intinya ikuti aturan mainnya. Karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada konflik of interest. Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," ucapnya.

Ahok Masih Diseleksi jadi Bos BUMN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih mengikuti seleksi untuk menjadi bos di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi.

"Bisa dua-duanya. Ini pake proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).

Baca juga:
Respons Menteri BUMN Erick Thohir Soal Status Mantan Narapidana Ahok
Airlangga Sebut Tak Ada yang Aneh Andai Ahok Jadi Komisaris BUMN
Pengusaha Nilai Masuknya Ahok ke BUMN Ganggu Iklim Sosial Politik
Pernah Jadi Narapidana, Bisakah Ahok Menjabat Bos BUMN?
Sandiaga Nilai Ahok Cocok Jadi Dirut BUMN Bidang Pertambangan

(mdk/ray)