PPP Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law

PPP Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law
POLITIK | 19 Februari 2020 13:06 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Politikus PPP, Asrul Sani mengomentari kesalahan pengetikan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah ketik yang dimaksud adalah soal jika Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut dia, alasan pemerintah soal kesalahan pengetikan tidak dapat diterima. Salah ketik, dalam pandangan dia misalnya terkait dengan adanya kata yang hilang atau ditambahkan.

"Saya kira tidak salah ketik lah. Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik. Atau harusnya 'bisa' menjadi 'tidak bisa' atau seharusnya 'tidak bisa' tapi terketik 'bisa'. Nah itu salah ketik," ungkapnya, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Tapi kalau sudah dibangun dalam satu kalimat, maka tidak pemerintah tidak bisa beralasan bahwa terjadi salah ketik.

"Apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu paling tidak itu enggak salah ketiklah. Tapi sekali lagi itu kan baru RUU. Nah kami tentu berterima kasih bahwa para ahli hukum, elemen masyarakat sipil, teman-teman media mengingatkan itu, sehingga itu nanti menjadi paham pembahasan di DPR ini," ujar Asrul.

Dia menegaskan bahwa redaksi kalimat yang bermasalah tersebut, masih bisa diubah. Seiring berjalannya proses legislasi di DPR RI.

"Ya sangat bisa, bukan dihapus barangkali nanti kita ubah. Kan kalau sebuah RUU begitu masuk nanti sudah di tetapkan oleh rapat Bamus begitu nanti kan itu diputuskan akan mau dibahas di mana, di Baleg atau misalnya Pansus atau lintas komisi. Ini yang sesuatu yang baru juga nantikan Bamus yang memutuskan. Kita lihat," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengaku ada salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah ketik yang dimaksud adalah soal jika Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dia bilang, PP tidak memungkinkan mengubah UU.

"Ya ya.. (salah ketik) enggak bisa dong PP melawan undang-undang. Peraturan perundang undangan itu," kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Menurut Yasonna, yang bisa diubah menggunakan PP dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Peraturan Daerah (Perda). Dalam artian, Perda tidak boleh bertentangan dengan UU diatasnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan PP.

"Kalau bertentangan, kita cabutnya tidak melalui eksekutif review seperti dulu. Kalau dulu kemendagri membuat eksekutif review kemudian melalui keputusan mendagri dibatalin, tidak bisa. Harus melalui misalnya, Perda itu kan produk perundang-undangan. Diatasnya ada Perpres diatasnya ada PP. Undang undang nanti setelah kita lihat peraturan ini ya pembatalannya melalui peraturan perundang-undangan di atasnya," sambungnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Mahfud Minta Jangan Ada yang Mempersoalkan Istilah Omnibus Law
Bos BKPM Siap Pasang Badan Jika Anak Buah Dipidana Karena Izin Investasi
Sosialisasi RUU Omnibus Law Bersamaan dengan Pembahasan di DPR
RUU Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU
Draf Omnibus Law Tebal, Pimpinan DPR Anggap Wajar Ada Salah Ketik Pasal 170

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Jatim Bersiap Jalani Kehidupan New Normal - MERDEKA BICARA with Khofifah Indar Parawansa

5