Priyo ngeri reputasi Yusril di MK

POLITIK | 4 April 2012 16:58 Reporter : Muhammad Sholeh

Merdeka.com - Yusril Ihza Mahendra baru saja mendaftarkan permohonan uji materi terhadap pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Yusril tidak melanjutkan gugatan tersebut.

"Saya tidak menganjurkan Anda meneruskan untuk menggugat ke MK, karena reputasi Anda selama ini menang," kata Priyo dalam diskusi di membahas rencana uji materi UU APBN-P 2012 di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Priyo menjelaskan, permintaan itu karena proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR yang menghasilkan pasal 7 ayat 6a begitu menguras energi baik di kalangan anggota DPR, maupun di masyarakat luas, terutama maraknya demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.

Meski begitu, jika uji materi tetap dilakukan, DPR akan tetap menunggu keputusan MK. "Saya menghargai langkah Mas Yusril. Opsi yang dipersoalkan kemarin itu opsi jalan tengah untuk mencari solusi presiden bisa mengumumkan kenaikan BBM tetapi juga tidak mudah karena diawasi oleh DPR," jelas Priyo.

Kepada MK, Priyo berharap hakim konstitusi dapat memahami proses alot yang terjadi di DPR ketika keputusan soal pasal 7 ayat 6a itu dibuat. "Putuskan secara adil karena memperjuangkan pasal itu sangat alot," tukas Priyo.

Sementara Yusril yang hadir dalam diskusi menyatakan, pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 yang menyatakan pemerintah dapat menaikkan harga bahan bakar minyak (BMM) apabila terdapat kenaikan rata-rata 15 persen dalam Indonesia Crude Oil Price (ICP) dalam waktu 6 bulan melanggar putusan MK pada 2004 yang membatalkan pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Mantan menteri sekretaris negara ini mengatakan yang didaftarkan ke MK adalah uji materi dan uji formil.

"Saya bertindak sebagai advokat, saya mewakili orang lain yang memberikan kuasa bagi saya. Saya bertindak atas nama yang memberi kuasa, ada perorangan, bahkan parpol," ungkapnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mendukung upaya Yusril mengajukan gugatan ke MK. Sebab pasal 7 ayat 6 dengan ayat 6a bertentangan.

"Dalam tata aturan perundangan, pasal di bawah harus memperkuat di atasnya. Satu pasal tidak ada kenaikan, tetapi ada pasal yang memberikan peluang kenaikan. Ini tidak bisa diterima," pungkasnya. (mdk/bal)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.