PSI: Partai Koalisi BPN Sebaiknya Jadi Oposisi

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik pidato calon Presiden Terpilih Jokowi terkait peran penting oposisi. Dalam pidato berjudul 'Visi Indonesia' tersebut, Jokowi menyebut menjadi oposisi merupakan hal mulia.

"Kekuasaan perlu penyeimbang, perlu pemantau. Oposisi mengambil peran itu. Kontrol akan membuat kekuasaan membawa kemaslahatan. Tanpa kontrol dari oposisi, kekuasaan hanya akan menjadi gelanggang korupsi dan ajang mementingkan kelompok sendiri," kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7).

Karena itu, dia mengimbau, sebaiknya semua partai di koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengambil peran tersebut. Walaupun pada akhirnya, Dedek mengungkapkan, keputusan untuk menerima partai pendukung Prabowo ada di Jokowi.

"Semua terserah kebijaksanaan Pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat tapi saya usul, semua partai pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi di 2019-2024," ujarnya.

Salah satu keunggulan sistem demokrasi adalah diberinya ruang bagi partai-partai untuk mengambil peran sebagai oposisi. Berbeda dengan ranah otoritarianisme.

"Jadi, manfaatkan ruang itu dengan optimal. Kalau semua kekuatan politik ada di lingkaran kekuasaan, siapa yang akan mengontrol?" tambah Dedek.

Dalam pidatonya di Sentul, Senin 14 Juli 2019, Jokowi menyatakan, "Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia."

Selanjutnya, Jokowi menambahkan, harus dipahami bahwa posisi sebagai oposisi jangan menimbulkan dendam atau kebencian.

Dedek melanjutkan, kita memang harus terus belajar untuk menjadi oposisi yang kredibel. Sepanjang 2014-2019, kata dia, sulit sekali menemukan kritik dari oposisi yang kredibel.

"Oposisi kredibel itu mengawasi dan mengkritisi pemerintahan secara substansial, dengan menyodorkan argumen-argumen yang solid dan bernas. Bukan menyinyiri pemerintahan dengan hal-hal remeh-temeh," tutupnya.

(mdk/fik)