Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU
POLITIK | 14 Juli 2020 11:07 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020. Menurut jadwal, rapat akan dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Paripurna Gedung Nusantara, Selasa (14/7). Salah satu agenda rapat yakni sahkan Perppu Pilkada menjadi UU.

Puan memastikan rapat akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. "Seperti biasa, di tengah pandemi covid-19, Rapat akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona," kata Puan.

Puan menyebut peserta sidang akan terbagi dua yakni yang hadir langsung dan virtual demi adanya jarak fisik.

“Akan dikombinasikan dengan kehadiran fisik dan kehadiran virtual para anggota DPR RI dengan tetap memenuhi ketentuan Tata Tertib Persidangan,” terangnya.

1 dari 1 halaman

Rapat Paripurna hari ini akan dihadiri Menteri Keuangan, Ketua BPK dan Menteri Hukum dan HAM.

Adapun agenda akan dibahas dalam rapat paripurna DPR hari ini antara lain:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019.
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
4. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undangan tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).
5. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)”
6. Laporan Komisi XI Atas Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
Komisi II Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang
Masa Sidang Dibuka, DPR Fokus 'Garap' Perppu Pilkada Hingga RUU Cipta Kerja
Warga Solo Peduli Pemilu Gugat Perppu Pilkada ke MK
Mahfud MD Soal Pilkada Desember 2020: Asumsi Kita Covid-19 Turun Akhir Mei
Perppu Penundaan Pilkada Dinilai Setengah Hati
Komisi II Nilai Perppu Penundaan Pilkada Masih Ada Kekurangan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami