Rapat Dengan DPR, KPU Usul Aturan Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Ada di PKPU

POLITIK | 11 November 2019 22:02 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin larangan eks narapidana koruptor jadi calon kepala daerah dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Hal itu dikatakan langsung oleh Komisioner KPU Evi Novita Ginting dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Evi menjelaskan, PKPU tersebut awalnya hanya melarang eks narapidana narkoba jadi calon kepala daerah. Sekarang ingin ditambah dengan melarang eks koruptor jadi calon kepada daerah.

"Ini dalam PKPU sebelumnya sudah ada. kemudian kita tambahkan bagi mantan terpidana korupsi dengan alasan adalah untuk memberikan pilihan calon kepada masyarakat yang bebas korupsi. kemarin penjelasannya sudah cukup banyak pada RDP lalu," kata Evi.

KPU awalnya menjelaskan akan ada beberapa syarat yang diganti dan dihapus oleh KPU. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal terpidana yang mencalonkan diri di Pilkada.

"Ini kami hapus karena ada putusan MK terpidana yang boleh mencalonkan diri hanya terpidana culpa levis dan terpidana karena alasan politik," ungkapnya.

"Jadi, terpidana lainnya tidak dibenarkan untuk bisa mencalonkan diri dengan mensyaratkan untuk diumumkan. Maka kemudian kami menyesuaikan dengan putusan MK dan kita hapus," ucapnya.

Baca juga:
VIDEO: KPU Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Dilakukan Secara Langsung
Efisiensi Pemilu 2020, KPU Usulkan e-Rekap dan Ubah Undang-undang
Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU
Bertemu Jokowi, KPU Laporkan Pelaksanaan Pemilu 2019 Hingga Partisipasi Pemilih
Johan Budi Dukung Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada

(mdk/fik)