Rapat dengan Mendagri, Anggota DPR Tanya Pasal Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah

Rapat dengan Mendagri, Anggota DPR Tanya Pasal Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah
POLITIK | 22 Januari 2020 16:30 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid mempertanyakan kebenaran soal pasal dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyatakan Kepala Daerah bisa dipecat. Ini dia sampaikan dalam rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya ditanya soal RUU Cipta Lapangan Kerja, Mendagri bisa memecat Gubernur, Bupati dan sebagainya," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menegaskan bahwa Kepala Daerah merupakan jabatan politik. Bukan tenaga kerja yang bisa dipecat oleh atasannya.

"Saya katakan Gubernur dan Bupati itu jabatan politik, bukan tenaga kerja biasa. Tidak bisa dipecat oleh atasan, tetapi harus oleh DPRD dan lain-lain," tegas Sodik.

Dia pun mempertanyakan soal keberadaan pihak Kemendagri dalam perumusan RUU tersebut. "Pertanyaan saya adalah apakah dalam Panja (panitia kerja) tersebut, ada pihak dari Kemendagri tidak? Sehingga ada pasal yang berbunyi seperti itu. Mendagri bisa memecat Gubernur, Gubernur bisa memecat bupati dan seterusnya. Apakah ada pihak pemerintah yang masuk dalam panja tersebut," cecar Sodik.

Baca Selanjutnya: Ditemui terpisah Mendagri Tito Karnavian...

Halaman

(mdk/bal)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami