Rapat Gabungan Sepakati Tatib soal Pemilihan 10 Pimpinan MPR

POLITIK | 23 September 2019 23:56 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Rapat gabungan MPR telah menyepakati tata tertib pemilihan pimpinan MPR pada periode 2019-2024. Serta menyepakati sidang akhir masa jabatan pada 27 September 2019 dan pengesahan rekomendasi MPR terkait pokok haluan negara melalui amandemen terbatas UUD 1945 untuk periode berikutnya.

Terkait tatib pimpinan, pimpinan MPR periode berikutnya akan diisi sembilan fraksi partai dan satu DPD. Sesuai dengan UU MD3 yang baru dilakukan revisi.

"Turunan dari UU MD3 yaitu 10. Jadi satu ketua dan sembilan wakil ketua itu sudah disepakati semua," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9).

Zulkifli menjelaskan, setiap fraksi partai dan DPD hanya bisa mengajukan satu nama calon pimpinan MPR. Ketentuan batas waktu penyerahan nama akan diputuskan dalam sidang paripurna. Zulkifli berkata, jika partai atau DPD tidak menyetor nama saat batas waktu, maka akan ditinggalkan dan dibahas nama yang sudah disetor. Diharapkan, kata Zulkifli, pimpinan MPR terpilih secara mufakat.

"Jadi saya kira pada saatnya nanti siapa ketuanya musyawarah mufakat. Dan itulah namanya kan majelis permusyawaratan, dan menjadi contoh bagi yang lain," kata Ketum PAN itu.

Sementara itu, Partai Gerindra masih berharap bisa mendapatkan kursi ketua MPR. Sekjen Gerindra dan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto akan menyampaikan siapa yang bakal diusulkan menjadi pimpinan MPR. Menurut Muzani, siapapun yang disodorkan diharapkan bisa menjadi ketua MPR. "Ya doanya begitu," imbuhnya.

Sedangkan, PDIP bersikap menunggu keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri siapa yang bakal diusulkan menjadi pimpinan MPR. Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tak memberikan pernyataan tegas apakah PDIP mengincar posisi ketua.

Tetapi, menurut Basarah, PDIP berharap figur ketua MPR periode berikutnya memiliki komitmen menindaklanjuti rekomendasi terkait amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara, yang merupakan keputusan politik Kongres partai berlambang banteng itu.

"Kami harapkan ketua MPR yang akan datang adalah figur yang memiliki komitmen yang sama untuk menindaklanjuti rekomendasi periode sekarang ini yaitu melakukan amandemen terbatas UUD 45 untuk hadirkan haluan negara," pungkasnya.

Baca juga:
Rapat Pimpinan MPR Terakhir
Ketua MPR: Kalau RKUHP Disahkan, Kita Punya UU Made in Indonesia
Fadel Muhammad Incar Kursi Pimpinan MPR Jatah DPD
DPR Resmi Sahkan Perubahan UU MD3, Kursi Pimpinan MPR Jadi 10
DPR dan Pemerintah Sepakat 10 Pimpinan MPR

(mdk/ray)