Revolusi mental ala Jokowi disebut mirip gerakan kiri

Revolusi mental ala Jokowi disebut mirip gerakan kiri
Kivlan Zen. ©2014 Merdeka.com
NEWS | 2 Juli 2014 02:03 Reporter : Moch. Andriansyah

Merdeka.com - Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof Dr Zainuddin Maliki menilai, Revolusi Mental yang digembar-gemborkan capres Joko Widodo atau Jokowi adalah bahaya laten komunis yang harus dicegah.

Dalam diskusi nasional bertema: "Pertahanan Keamanan, Energi, Politik, Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Kerangka NKRI" sekaligus acara buka puasa bersama di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/7), Zainuddin Maliki mengatakan, dengan gerakan Revolusi Mental yang dilakukan Jokowi , ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) susah dimatikan.

"Revolusi Mental itu mirip gerakan kiri (komunis) yang diwujudkan dengan membagi bangunan masyarakat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah," katanya.

Dia menjelaskan, bagian atas dalam gerakan Revolusi Mental ala Jokowi itu, meliputi agama, pendidikan dan hukum. "Sedangkan bagian bawah meliputi hubungan borjuis dan proletar. Ini jelas antagonis karena agama bukan diletakkan sebagai pondasi melainkan atap," papar Zainuddin.

Saat massa transisi atau pasca-kemerdekaan, sebuah negara memang membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, dan itu cocok dengan karakter militer.

Namun, kata dia, setelah kondisi negara stabil, maka peran militer harus dikurangi dan diberikan kepada sipil. Karena militer akan fokus menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik.

"Konsep Prabowo dalam Ilmu Sosial Emerson itu, dikenal dengan istilah Primus Inter Part atau Dwi Fungsi ABRI yang harus ditinggalkan setelah pemerintahan kuat," tegas Zainuddin.

Masih di tempat yang sama, pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof dr Suroso Imam Jazuli mengemukakan pandangan yang berbeda tentang kondisi Indonesia saat ini. Meski sama-sama mendukung Prabowo - Hatta , Suroso lebih mengemukakan pandangannya tentang sistem perekonomian di Indonesia.

Saat ini, kata Suroso, sumber kekayaan alam Indonesia masih dikuasai asing, sehingga rakyatnya masih miskin. Karena itu, menurut Soroso, Bangsa Indonesia perlu pemimpin yang berani mendesak dilakukannya renegosiasi kontrak kerja perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia agar cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud.

"Investasi di Indonesia itu terlalu bebas, karena itu ke depan bangsa ini harus berani menerapkan kebijakan ekonomi, khususnya investasi, 60 persen dari total devisa harus tetap di Indonesia,  sedangkan sisanya 40 persen terserah disimpan di mana. Ini salah satu cara agar sistem perekonomian kita menjadi kuat dan tak mudah goyang oleh kondisi ekonomi global," papar Suroso.

Dia menuturkan, Pemerintahan Indonesia ke depan, juga harus bisa meniru Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ala Wali Songo. "Sunan Maulana Malik Ibrahim meletakkan dasar-dasar civil society. Sunan Ampel meletakkan dasar pemerintahan yang penuh rahmat harus menghindari perilaku Mohlimo (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon/menghindari judi, menghindari minum keras, menghindari mencuri, menghindari narkoba, menghindari main perempuan)," katanya.

Kemudian Sunan Giri, lanjut dia, meletakkan dasar sistem pertahanan dan keamanan serta pentingnya pengelolaan gunung dan pertambangan. Sedangkan Sunan Drajat meletakkan dasar pentingnya kesehatan dan pengobatan.

Sementara Sunan Bonang meletakkan dasar akan pentingnya nilai-nilai budaya, Sunan Kalijaga meletakkan dasar pentingnya menjaga lingkungan hidup, Sunan Kudus meletakkan dasar pentingnya membangun kesejahteraan rakyat.

Sunan Muria meletakkan dasar akan pentingnya pembangunan daerah-daerah tertinggal dan terakhir Sunan Gunung Jati meletakkan dasar akan pentingnya konversi hutan untuk mencari sumber pangan alternatif. "Saya yakin jika pemerintahan Prabowo - Hatta nanti, bisa menerapkan sistem pemerintahan ala Wali Songo itu, jika demikian, maka rakyat Indonesia akan sejahtera," tandas Suroso. (mdk/bal)

Puan: Jokowi-JK menang jika tak ada intimidasi dan intervensi

Ini beda cara Sultan sambut Jokowi dan Prabowo di Kraton Kilen

Kawan Jokowi: Pernyataan Kivlan Zen soal komunis dangkal!

Jokowi punya harta kekayaan Rp 29,8 M & USD 27.633

Kekayaan JK Rp 465 M dan USD 1 juta

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami