Romansa Politik Orba dari Wacana GBHN

POLITIK | 14 Agustus 2019 16:15 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menimbulkan ilusi dalam bernegara. Ia mengatakan masih ada pihak yang menginginkan romansa politik orde baru hingga adanya wacana tersebut bergulir.

"Ilusi GBHN. Karena saya merasa banyak politisi kita punya romantisme mengenai GBHN," katanya dalam satu diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Baginya, merupakan hal membahayakan seandainya GBHN kembali aktif. Bak kotak pandora. Ia meyakini ada banyak kepentingan terselubung para elit partai politik atas wacana tersebut. Terlebih, wacana ini digaungkan usai pemilu dan peristiwa serta kegiatan politik besar lainnya.

Bivitri mengungkapkan, GBHN tidak hanya menyinggung lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebab GBHN juga memberikan kewenangan untuk proses pemilihan presiden secara tidak langsung.

Ia memahami konstitusi bukanlah kitab suci yang tak bisa diganggu gugat, hanya saja ada faktor utama lain harusnya menjadi prioritas para petinggi negara dan partai politik. Jika GBHN mendesak dan perlu kembali diaktifkan setidaknya ada dua indikator yang perlu dicermati.

"Tuntutan rakyat, atau hasil orang, atau hasil nasi goreng," tegas Bivitri.

Jika Bivitri menolak, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpandangan berbeda. Ia setuju jika GBHN dihidupkan kembali dengan amandemen UUD 1945. Namun perlu ada kajian lagi dari efek GBHN.

Menurutnya GBHN penting dilakukan agar membuat perencanaan jangka panjang atau jangka menengah tiap 5 tahun.

"Cuma memang efeknya harus dikaji ulang," kata JK kemarin.

Senada dengan JK, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjelaskan dukungan agar GBHN kembali hidup supaya ada arah jelas terhadap negara.

Hal yang ia tekankan dampak positif dari GBHN adalah tidak bergantung kepada presiden tiap melakukan pembangunan. Sebab, imbuh Riza, visi misi program seorang presiden kerap berbeda tiap adanya pemilihan presiden.

"Kadang jauh sekali perbedaannya. Jadi sekali pun tujuannya sama tapi perlu ada satu GBHN," kata Riza.

Baca juga:
Mahfud MD: Amandemen UUD '45 Hanya GBHN dan MPR Lembaga Tertinggi
Jokowi: Saya Dipilih Rakyat, Kenapa Nanti Presiden Dipilih MPR?
Politikus Gerindra Nilai Wacana Presiden Dipilih MPR Opsi Atasi Persoalan Pemilu
Penghidupan Kembali GBHN Dinilai Sudah Tak Relevan
Pro Kontra Wacana Hidupkan Lagi Garis Besar Haluan Negara
Gerindra Dukung GBHN Kembali Dihidupkan
OSO: Boleh Saja Hidupkan Kembali GBHN, Tapi Harus Sejalan dengan Pemerintah

(mdk/fik)

TOPIK TERKAIT