RUU Ciptaker: PDIP Soroti Pasal Riset, PPP Tarik DIM UMKM

RUU Ciptaker: PDIP Soroti Pasal Riset, PPP Tarik DIM UMKM
POLITIK | 3 Juni 2020 16:47 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari fraksi PDIP, Andreas Eddy Soesetyo meminta agar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) klaster Riset Inovasi dalam RUU Cipta Kerja ditunda. Sebab hingga saat ini belum ada masukan dari publik terkait klaster tersebut.

"Kami mengusulkan juga untuk DIM dukungan riset dan inovasi kita juga minta untuk ditunda karena sampai saat ini belum ada masukan dari publik tentang hal ini," kata dia, dalam rapat Baleg, Rabu (3/6).

Menurut dia, riset dan inovasi sangat penting dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan sektor UMKM tanah air. Karena itu klaster ini perlu didalami secara serius.

"Selama ini sumber pertumbuhan ekonomi kita itu banyak bersumber pada pengembangan sumber daya alam. Sedangkan dalam ekonomi baru itu sangat penting adanya pengembangan inovasi dan riset," ungkap dia.

"Menurut saya ini hal yang sangat penting untuk kita dalami lebih lanjut dan sampai saat ini kita belum mengundang pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder yang berkaitan dengan hal ini," imbuh dia.

Pihaknya tidak ingin pembahasan terkait klaster yang sangat penting tersebut tidak dilakukan dengan baik.

"Ini hal yang sangat mendasar. Jangan sampai nanti pembahasan riset inovasi ini hanya semacam pemanis saja. atau hanya aksesoris saja," ujar Andreas.

"Bayangkan riset inovasi yang begitu penting kok cuma satu pasal. Jadi lebih baik kita kaji secara mendalam. Apa yang menyebabkan riset dan inovasi itu di dalam menumbuhkan ekonomi kita," tegas dia.

1 dari 2 halaman

PPP Tarik DIM UMKM

Sementara itu, Fraksi PPP memutuskan untuk menarik DIM terkait UMKM yang sudah diajukan pihaknya.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengatakan, salah alasan pihaknya menarik kembali DIM yang sudah diajukan karena mempertimbangkan fakta bahwa UU No.17 tahun 2012 yang menjadi pijakan penyusunan DIM telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perlu kami sampaikan, terkait dengan RUU Perkoperasian ini yang dirujuk adalah UU yang terdahulu, UU 25/1992. Sementara ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh muatan UU Perkoperasian (Nomor 17/2012). Sehingga batal semua dan menjadi kumulatif terbuka. sehingga yang berlaku adalah UU tahun 1992 itu,” kata dia, dalam rapat, Rabu (3/6).

Karena itulah pihaknya memutuskan menarik kembali DIM terkait UMKM yang sudah diajukan pihaknya. Sebab ada keputusan MK yang harus diperhatikan dalam penyusunan DIM. Dia pu mengusulkan kepada Baleg agar pembahasan terkait perkoperasian ditunda dulu.

“Dalam kesempatan ini Fraksi PPP secara resmi menarik kembali DIM yang sudah diajukan oleh PPP terkait DIM nomor 130-148 dan memohon kepada forum rapat kerja ini untuk menunda pembahasan khususnya DIM 130 sampai 148 terkait Perkoperasian karena ada putusan MK yang harus kita kaji secara mendalam,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Putusan MK Jadi Perhatian

Politikus Golkar Firman Soebagyo menanggapi positif usulan tersebut. Sebab, jika tidak memperhatikan putusan MK, maka akan ada celah untuk dilakukannya judicial review terhadap RUU Cipta Kerja setelah diundangkan nanti.

“Namun tentunya pemerintah sudah masukan di dalam DIM yang telah disampaikan perlu kita juga mendengarkan argumentasi hukum dari pemerintah. Setelah kita mendengarkan pemerintah, sikap kita baru memutuskan apakah kita bahas atau kita tunda," jelasnya.

"Yang penting adalah, saya mengingatkan betul jangan sampai yang kemudian keputusan MK yang tidak kita indahkan nanti menjadi celah adanya judicial review terhadap cipta kerja yang sudah kita undangkan dengan susah payah ini,” ujar dia.

Sementara Fraksi partai Gerindra sependapat dengan usulan PPP. Politikus Gerindra Herry Gunawan menyampaikan bahwa Baleg perlu memperhatikan dan mempelajari putusan MK yang membatal UU 17/2012.

“UU ini dibatalkan MK saya pikir kita perlu mempelajari putusan MK, serta perlu dikaji lagi lebih dalam pada prinsipnya kami dari Gerindra setuju agar pembahasan terkait DIM 130 sampai 148 untuk kita pelajari lebih mendalam,” ungkapnya. (mdk/rnd)

Baca juga:
Tanpa Demokrat, Baleg DPR Kembali Bahas RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja Dinilai Akan Mudahkan Anak Muda Dirikan Perusahaan Rintisan
Politikus PKS: RUU Omnibus Law Berbahaya Jika Dipaksakan
Implementasikan RUU Cipta Kerja, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 Persen di 2021
Kawal RUU Ciptaker, PKS Sebut Perlu Ada Oposisi
Tanggapan Pemerintah soal Permintaan Pergantian Nama RUU Cipta Kerja

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Menjawab Keluhan, Menyiasati Keadaan - MERDEKA BICARA with Ganjar Pranowo

5